Wapres Minta Kemitraan Pengusaha dengan Petani Sawit Rakyat Diperkuat
Jum'at, 03 Maret 2023 - 13:59 WIB
Wapres Ma’ruf Amin dalam sambutannya pada Pembukaan Musyawarah Nasional ke-11 Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, di Istana Wapres, Jakarta, Jumat (3/2/2023). FOTO/dok.Istimewa
JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengharapkan pendapatan dan kesejahteraan petani sawit meningkat. Oleh karena itu, perlu diperkuat jalur kemitraan antara petani dengan perusahaan besar termasuk pada program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).
“Kita tidak ingin produktivitas perkebunan saja yang meningkat, tetapi juga pendapatan dan kesejahteraan petani sawit rakyat,” tegas Wapres dalam sambutannya pada Pembukaan Musyawarah Nasional ke-11 Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, di Istana Wapres, Jumat (3/2/2023).
Wapres menegaskan kemitraan merupakan kata kunci untuk mengembangkan industri sawit, sekaligus elemen penting yang berkaitan dengan aspek persaingan usaha dan keberlanjutan industri ke depan. Mengingat, prinsip kemitraan yang didasari asas manfaat, berkelanjutan, dan saling menguntungkan harus terus dipromosikan.
Wapres mengatakan industri kelapa sawit menjadi salah satu tumpuan sumber pendapatan negara. Pada 2022, devisa ekspor dari industri kelapa sawit mencapai 39,28 miliar dolar AS. Rekor tertinggi jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. “Saya mempunyai keyakinan, industri sawit ke depan akan tetap menjadi pilar penting bagi perekonomian nasional,” katanya.
Lebih lanjut, Wapres mengatakan sepertiga kebutuhan minyak nabati dunia dipenuhi dari kelapa sawit. Diperkirakan permintaan produk sawit untuk pangan atau oleofood akan mencapai USD106,16 miliar pada 2035, sedangkan untuk industri oleokimia mencapai USD190 miliar.
"Potensi ini harus kita manfaatkan dengan baik. Industri kelapa sawit juga mampu menyediakan lapangan kerja yang berlimpah bagi kurang lebih 16,2 juta tenaga kerja, baik langsung maupun tidak langsung," katanya.
Wapres menegaskan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan bukan lagi sebuah pilihan, melainkan keharusan. Pemerintah akan terus meningkatkan tata kelola kelapa sawit, antara lain melalui Rencana Aksi Nasional Perkebunan Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024.
Adapun sasaran yang ingin dicapai, antara lain peningkatan kapasitas dan kapabilitas perkebunan, penyelesaian status dan legalisasi lahan, pemanfaatan kelapa sawit sebagai energi baru terbarukan, serta penguatan diplomasi untuk mencapai perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan.
"Upaya-upaya ini dapat lebih cepat terwujud apabila seluruh pemangku kepentingan melakukan peranan terbaiknya, tidak terkecuali peran GAPKI sebagai pelaku usaha," jelasnya.
“Kita tidak ingin produktivitas perkebunan saja yang meningkat, tetapi juga pendapatan dan kesejahteraan petani sawit rakyat,” tegas Wapres dalam sambutannya pada Pembukaan Musyawarah Nasional ke-11 Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, di Istana Wapres, Jumat (3/2/2023).
Wapres menegaskan kemitraan merupakan kata kunci untuk mengembangkan industri sawit, sekaligus elemen penting yang berkaitan dengan aspek persaingan usaha dan keberlanjutan industri ke depan. Mengingat, prinsip kemitraan yang didasari asas manfaat, berkelanjutan, dan saling menguntungkan harus terus dipromosikan.
Wapres mengatakan industri kelapa sawit menjadi salah satu tumpuan sumber pendapatan negara. Pada 2022, devisa ekspor dari industri kelapa sawit mencapai 39,28 miliar dolar AS. Rekor tertinggi jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. “Saya mempunyai keyakinan, industri sawit ke depan akan tetap menjadi pilar penting bagi perekonomian nasional,” katanya.
Lebih lanjut, Wapres mengatakan sepertiga kebutuhan minyak nabati dunia dipenuhi dari kelapa sawit. Diperkirakan permintaan produk sawit untuk pangan atau oleofood akan mencapai USD106,16 miliar pada 2035, sedangkan untuk industri oleokimia mencapai USD190 miliar.
"Potensi ini harus kita manfaatkan dengan baik. Industri kelapa sawit juga mampu menyediakan lapangan kerja yang berlimpah bagi kurang lebih 16,2 juta tenaga kerja, baik langsung maupun tidak langsung," katanya.
Wapres menegaskan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan bukan lagi sebuah pilihan, melainkan keharusan. Pemerintah akan terus meningkatkan tata kelola kelapa sawit, antara lain melalui Rencana Aksi Nasional Perkebunan Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024.
Adapun sasaran yang ingin dicapai, antara lain peningkatan kapasitas dan kapabilitas perkebunan, penyelesaian status dan legalisasi lahan, pemanfaatan kelapa sawit sebagai energi baru terbarukan, serta penguatan diplomasi untuk mencapai perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan.
"Upaya-upaya ini dapat lebih cepat terwujud apabila seluruh pemangku kepentingan melakukan peranan terbaiknya, tidak terkecuali peran GAPKI sebagai pelaku usaha," jelasnya.
(nng)
tulis komentar anda