Komit Terhadap Optimalisasi JKN, Pemerintah Anugerahkan Penghargaan Universal Health Coverage kepada Sejumlah Daerah
Selasa, 14 Maret 2023 - 19:30 WIB
Wapres Ma’ruf Amin didampingi oleh Menko PMK Prof. Muhadjir Effendy, Menkes Budi G. Sadikin, Mendagri Tito Karnavian, dan Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti memberikan penghargaan kepada salah satu dari 356 kepala daerah yang menerima Penghargaan UHC,
JAKARTA - Terdapat 22 provinsi, 334 kabupaten dan kota yang menerima penghargaan Universal Health Coverage (UHC) atau Cakupan Kesehatan Semesta dari Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin, di Balai Sudirman Jakarta, Selasa (14/3/2023).
Dari 356 pemerintah daerah tersebut di antaranya Bengkulu, Yogyakarta, Bali, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Papua Barat, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tenggara. Penghargaan diberikan atas keberhasilan dan dukungan pemda-pemda tersebut terhadap Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), sebuah program strategis nasional dengan mendorong terwujudnya Cakupan Kesehatan Semesta atau Universal Health Coverage (UHC) di Indonesia.
Wapres mengapresiasi atas tercapainya UHC di setiap daerah. Menurutnya hal tersebut menunjukkan komitmen Pemda khususnya dalam melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Dalam Inpres Nomor 1 tahun 2022, salah satu instruksi Presiden kepada Gubernur dan Bupati/Walikota adalah mendorong target RPJMN. Target tersebut yaitu 98% penduduk Indonesia terlindungi kesehatannya melalui Program JKN-KIS pada tahun 2024, dengan mengalokasikan anggaran dan pembayaran iuran serta bantuan iuran penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah. Sampai dengan 1 Maret 2023 jumlah penduduk Indonesia yang sudah dijamin akses layanan kesehatan melalui Program JKN-KIS sebanyak 252,1 juta jiwa atau lebih dari 90% dari seluruh penduduk Indonesia.
Wakil Presiden Ma’ruf Amin saat memberi sambutan dalam acara pemberian penghargaan UHC, di Balai Sudirman Jakarta, Selasa (14/3/2023).
Dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama BPJS Kesehatan mengungkapkan BPJS Kesehatan bekerja keras melakukan berbagai advokasi kepada pemerintah daerah agar seluruh penduduk di masing-masing wilayah dapat diintegrasikan dengan Program JKN-KIS. Namun Ghufron menekankan tercapainya predikat UHC juga harus memastikan bahwa setiap penduduk memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang adil, merata dan bermutu, baik itu layanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
“Untuk itu, BPJS Kesehatan juga berupaya memperluas akses layanan kesehatan tersebut dengan bekerja sama dengan fasilitas kesehatan baik tingkat pertama maupun tingkat lanjutan (rumah sakit). BPJS Kesehatan mendorong Kementerian dan Pemda terkait dalam hal pemenuhan sarana dan prasarana di daerah agar mutu layanan kesehatan dapat dirasakan sama, dimanapun peserta itu berada,” ujar Ghufron.
Dia juga menekankan, penyelenggaraan Program JKN-KIS saat ini sudahon the trackdan telah terbangun sebuah ekosistem JKN-KIS yang kuat dan andal juga didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi serta digitalisasi layanan yang terus dikembangkan.
Dari 356 pemerintah daerah tersebut di antaranya Bengkulu, Yogyakarta, Bali, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Papua Barat, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tenggara. Penghargaan diberikan atas keberhasilan dan dukungan pemda-pemda tersebut terhadap Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), sebuah program strategis nasional dengan mendorong terwujudnya Cakupan Kesehatan Semesta atau Universal Health Coverage (UHC) di Indonesia.
Wapres mengapresiasi atas tercapainya UHC di setiap daerah. Menurutnya hal tersebut menunjukkan komitmen Pemda khususnya dalam melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Dalam Inpres Nomor 1 tahun 2022, salah satu instruksi Presiden kepada Gubernur dan Bupati/Walikota adalah mendorong target RPJMN. Target tersebut yaitu 98% penduduk Indonesia terlindungi kesehatannya melalui Program JKN-KIS pada tahun 2024, dengan mengalokasikan anggaran dan pembayaran iuran serta bantuan iuran penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah. Sampai dengan 1 Maret 2023 jumlah penduduk Indonesia yang sudah dijamin akses layanan kesehatan melalui Program JKN-KIS sebanyak 252,1 juta jiwa atau lebih dari 90% dari seluruh penduduk Indonesia.
Wakil Presiden Ma’ruf Amin saat memberi sambutan dalam acara pemberian penghargaan UHC, di Balai Sudirman Jakarta, Selasa (14/3/2023).
Dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama BPJS Kesehatan mengungkapkan BPJS Kesehatan bekerja keras melakukan berbagai advokasi kepada pemerintah daerah agar seluruh penduduk di masing-masing wilayah dapat diintegrasikan dengan Program JKN-KIS. Namun Ghufron menekankan tercapainya predikat UHC juga harus memastikan bahwa setiap penduduk memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang adil, merata dan bermutu, baik itu layanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
“Untuk itu, BPJS Kesehatan juga berupaya memperluas akses layanan kesehatan tersebut dengan bekerja sama dengan fasilitas kesehatan baik tingkat pertama maupun tingkat lanjutan (rumah sakit). BPJS Kesehatan mendorong Kementerian dan Pemda terkait dalam hal pemenuhan sarana dan prasarana di daerah agar mutu layanan kesehatan dapat dirasakan sama, dimanapun peserta itu berada,” ujar Ghufron.
Dia juga menekankan, penyelenggaraan Program JKN-KIS saat ini sudahon the trackdan telah terbangun sebuah ekosistem JKN-KIS yang kuat dan andal juga didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi serta digitalisasi layanan yang terus dikembangkan.
tulis komentar anda