BPK Beri Opini WTP Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
Senin, 20 Juli 2020 - 15:46 WIB
Presdien Jokowi di acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) 2019 oleh BPK di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2020). Foto/Fahreza
JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) tahun 2019. Dari pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP.
"BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019," kata Ketua BPK Agung Firman Sampurna di Istana Negara, Senin (20/7/2020).
(Baca Juga: BPK Ungkap: Ada Potensi Kerugian Negara Capai Rp4,15 Triliun)
Agung mengatakan bahwa pemberian opini tersebut karena laporan keuangan pemerintah pusat dinilai disajikan secara wajar. Baik dalam hal material maupun posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019.
"Termasuk realisasi anggaran, operasional, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai standar akuntansi pemerintahan," tuturnya.
(Foto: BPK Serahkan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019 ke DPD RI)
Pada kesempatan tersebut dia juga mengatakan bahwa pandemi covid-19 tidak berdampak pada LKPP Tahun 2019. Meskipun memang pemerintah telah menerbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang saat ini telah menjadi UU Nomor 2 tahun 2020.
"Dampak pandemi Covid-19 akan disajikan pada LKPP Tahun 2020. Antara lain berupa realokasi dan refocussing anggaran untuk mendukung penanganan pandemi Covid-19, serta potensi penurunan PNBP, penurunan kualitas piutang dan penundaan kegiatan/konstruksi dalam pengerjaan (KDP)," pungkasnya.
"BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019," kata Ketua BPK Agung Firman Sampurna di Istana Negara, Senin (20/7/2020).
(Baca Juga: BPK Ungkap: Ada Potensi Kerugian Negara Capai Rp4,15 Triliun)
Agung mengatakan bahwa pemberian opini tersebut karena laporan keuangan pemerintah pusat dinilai disajikan secara wajar. Baik dalam hal material maupun posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019.
"Termasuk realisasi anggaran, operasional, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai standar akuntansi pemerintahan," tuturnya.
(Foto: BPK Serahkan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019 ke DPD RI)
Pada kesempatan tersebut dia juga mengatakan bahwa pandemi covid-19 tidak berdampak pada LKPP Tahun 2019. Meskipun memang pemerintah telah menerbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang saat ini telah menjadi UU Nomor 2 tahun 2020.
"Dampak pandemi Covid-19 akan disajikan pada LKPP Tahun 2020. Antara lain berupa realokasi dan refocussing anggaran untuk mendukung penanganan pandemi Covid-19, serta potensi penurunan PNBP, penurunan kualitas piutang dan penundaan kegiatan/konstruksi dalam pengerjaan (KDP)," pungkasnya.
(fai)
tulis komentar anda