Berhasil Ciptakan Good Coorporate Governance, Ganjar Sabet The Best Governor 2023
Jum'at, 12 Mei 2023 - 13:30 WIB
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dinilai memiliki langkah tersendiri dalam menjauhkan BUMD dari intervensi politik dan kepentingan birokrasi.
Sejak 2013, Ganjar selaku Gubernur Jawa Tengah selama dua periode juga telah mengimplementasikan Good Coorporate Governance (GCG) dengan menerapkan sejumlah peraturan.
Implementasi GCG dari Pemprov Jateng dengan menerbitkan peraturan, yaitu UU 40 Tahun 2007 Tentang PT, PP 54 Tahun 2017 Tentang BUMD, UU 23 Tahun 2014 Tentang Pemda, POJK 4/POJK.03/2015 dan POJK 55/ POJK.03/2016.
"BPD tidak akan bisa lincah kalau kemudian talinya diikat. Siapa yang ikat, pemegang saham. Kalau pemegang saham mengikat harus begini harus begitu diintervensi terlalu banyak secara teknis, maka dia tidak akan maju," jelas Ganjar.
Sementara itu, untuk memposisikan BPD agar terhindar dari kepentingan birokrasi, Ganjar memetakan organisasi manajemen dan keuangan, pembinaan kepengurusan, pembinaan pendayagunaan aset, pembinaan pengembangan bisnis dan evaluasi administrasi.
Sejak 2013, Ganjar selaku Gubernur Jawa Tengah selama dua periode juga telah mengimplementasikan Good Coorporate Governance (GCG) dengan menerapkan sejumlah peraturan.
Implementasi GCG dari Pemprov Jateng dengan menerbitkan peraturan, yaitu UU 40 Tahun 2007 Tentang PT, PP 54 Tahun 2017 Tentang BUMD, UU 23 Tahun 2014 Tentang Pemda, POJK 4/POJK.03/2015 dan POJK 55/ POJK.03/2016.
"BPD tidak akan bisa lincah kalau kemudian talinya diikat. Siapa yang ikat, pemegang saham. Kalau pemegang saham mengikat harus begini harus begitu diintervensi terlalu banyak secara teknis, maka dia tidak akan maju," jelas Ganjar.
Sementara itu, untuk memposisikan BPD agar terhindar dari kepentingan birokrasi, Ganjar memetakan organisasi manajemen dan keuangan, pembinaan kepengurusan, pembinaan pendayagunaan aset, pembinaan pengembangan bisnis dan evaluasi administrasi.
Lihat Juga :