Anggota DPR Minta Subsidi BBM Jangan Dialihkan ke Mobil Listrik

JAKARTA - Dalam Sidang Paripurna DPR RI, Jumat lalu (19/5/2023), pemerintah menyampaikan asumsi makro RAPBN 2024 bahwa nilai tukar rupiah terhadap dolar diusulkan Rp14.700-15.300 dan harga minyak mentah (crude) menjadi USD75-85 per barel.



Angka-angka asumsi tersebut sudah jauh di bawah kondisi ketika harga BBM bersubsidi dinaikkan pada awal September 2022. Saat itu nilai tukar rupiah Rp15.500 per dolar AS sedang harga minyak mentah dunia lebih dari USD110 per barel.



Anggota Komisi VII DPR, Mulyanto, menilai dengan penurunan nilai tukar rupiah dan harga minyak mentah saat ini, artinya beban anggaran untuk subsidi BBM di tahun 2024 akan berkurang. Pemerintah diminta tetap mengalokasikan selisih anggaran tersebut untuk subsidi BBM sehingga harga BBM bersubsidi dapat diturunkan baik untuk solar maupun Pertalite.

“Sudah selayaknya harga BBM bersubsidi turun sekarang," tegas Mulyanto dikutip dari laman DPR, Selasa (23/5/2023).

Selain itu, pemerintah juga diminta segera menerapkan pembatasan distribusi BBM bersubsidi agar tepat sasaran. Mobil mewah sudah sepantasnya tidak menggunakan BBM bersubsidi.

"Jangan selisih anggaran dari penurunan harga minyak dunia di atas digunakan untuk menyubsidi mobil listrik. Kita menolak subsidi untuk membeli barang mewah untuk orang kaya. Apalagi untuk kendaraan perorangan milik pribadi, bukan transportasi publik,” tambahnya.

Mulyanto menegaskan hakikat subsidi adalah diberikan untuk mereka yang kurang mampu dalam rangka meningkatkan daya beli mereka. Bukan kepada orang kaya yang sudah tinggi daya belinya.



"Saat ini masyarakat membutuhkan bantuan untuk dapat bangkit memperbaiki kondisi ekonominya. Terutama bagi masyarakat yang sehari-hari bekerja di sektor informal yang membutuhkan bantuan subsidi dari pemerintah," tukasnya.