Soal Impor KRL Bekas Jepang, BPKP Menanti Sikap Luhut dan Erick Thohir
Rabu, 24 Mei 2023 - 15:42 WIB
BPKP mengaku belum menerima hasil rapat antara Kementerian BUMN, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, dan Kementerian Teknis terkait dengan impor 10 KRL Commuter Line bekas asal Jepang. Foto/Dok
JAKARTA - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengaku belum menerima hasil rapat antara Kementerian BUMN, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, dan Kementerian Teknis terkait dengan impor 10 Kereta Rel Listrik ( KRL Commuter Line ) bekas asal Jepang.
Juru Bicara BPKP, Azwad Zamroodin Hakim menyebut pihaknya masih menunggu tindak lanjut atau hasil rapat yang diadakan Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, dan Menteri terkait.
Dia mengatakan, setelah hasil rekomendasi BPKP diserahkan kepada Luhut Binsar Pandjaitan beberapa waktu lalu, hingga saat ini lembaga auditor negara itu belum menerima hasil pertemuan para pejabat kementerian negara.
"Setahu saya begini, review kami yang kemarin itu belum ada (hasil rapat). Setahu saya enggak ada, kami cuma menunggu review dari sana, bagaimana tindak lanjutnya mengenai rapat-rapat itu. Bukan saya bantah, tetapi sepengetahuan saya tidak ada," ujar Azwad saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Rabu (24/5/2023).
BPKP memang merekomendasikan agar pemerintah tidak perlu mendatangkan 10 rangkaian kereta dari Negeri Sakura. Pasalnya, pemerintah harus mengutamakan produk di dalam negeri.
"Sementara masih itu (tidak merekomendasikan). Review kita masih itu, kita tunggu apa tindak lanjutnya mereka," ucap dia.
Kementerian BUMN selaku pemegang saham PT KAI (Persero) dan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) menilai impor menjadi alternatif, lantaran kapasitas produksi kereta api dari PT INKA (Persero) terbatas.
Juru Bicara BPKP, Azwad Zamroodin Hakim menyebut pihaknya masih menunggu tindak lanjut atau hasil rapat yang diadakan Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, dan Menteri terkait.
Dia mengatakan, setelah hasil rekomendasi BPKP diserahkan kepada Luhut Binsar Pandjaitan beberapa waktu lalu, hingga saat ini lembaga auditor negara itu belum menerima hasil pertemuan para pejabat kementerian negara.
"Setahu saya begini, review kami yang kemarin itu belum ada (hasil rapat). Setahu saya enggak ada, kami cuma menunggu review dari sana, bagaimana tindak lanjutnya mengenai rapat-rapat itu. Bukan saya bantah, tetapi sepengetahuan saya tidak ada," ujar Azwad saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Rabu (24/5/2023).
BPKP memang merekomendasikan agar pemerintah tidak perlu mendatangkan 10 rangkaian kereta dari Negeri Sakura. Pasalnya, pemerintah harus mengutamakan produk di dalam negeri.
"Sementara masih itu (tidak merekomendasikan). Review kita masih itu, kita tunggu apa tindak lanjutnya mereka," ucap dia.
Kementerian BUMN selaku pemegang saham PT KAI (Persero) dan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) menilai impor menjadi alternatif, lantaran kapasitas produksi kereta api dari PT INKA (Persero) terbatas.
tulis komentar anda