Pak Jokowi, Anggaran Perlindungan Sosial Baru Tersalur 37,96%
Jum'at, 24 Juli 2020 - 13:58 WIB
Bantuan sosial masyarakat terdampak pandemi virus corona. Foto/Dok
JAKARTA - Kementerian Keuangan melaporkan, realisasi anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk perlindungan sosial baru mencapai 37,96 persen hingga 17 Juli 2020, dari total alokasi sebesar Rp 203,90 triliun. Padahal ini ditargetkan jadi bantalan ekonomi untuk masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menandaskan bahwa realisasi itu pada dasarnya sudah sejalan dengan perencanaan. Jadi bukan berarti penyerapan anggarannya rendah. "Dari (realisasi) budgget perlindungan sosial, itu sudah sangat on track (sesuai perencanaan)," kata Febrio dalam webinar BKF Kemenkeu, Jumat (24/7/2020).
Ia menjelaskan, dari total Rp 203,90 triliun sekitar Rp 20 triliun, di antaranya merupakan dana pencadangan. Sehingga, jika nilai dana pencadangan itu dikesampingkan maka realiasi program perlindungan sosial sudah lebih dari 40 persen. Disisi lain, program ini bersifat bulanan, artinya pencairan dana tidak dilakukan secara sekaligus, tapi bertahap setiap bulannya. Seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sosial (bansos) yang memang diberikan tiap bulan.
"Ini bukan program yang habis dalam satu bulan, kan tiap bulan ada di transfer ke penerima manfaat, jadi bukan langsung dihabiskan," jelasnya.
Menurut Febrio, perlindungan sosial malahan jadi program PEN yang paling jalan ketimbang lainnya. Mengingat, datanya yang relatif sudah ada dan skema yang lebih sederhana, sehingga implementasinya lebih cepat. "Jadi data yang ada bisa digunakan, skemanya juga relatif lebih simpel, dan bisa segera dikasih ke penerima manfaat," kata dia.
Pemerintah sendiri, lanjutnya, meyakini anggaran program perlindungan sosial akan terserap seluruhnya hingga akhir tahun. Dana pencadangan senilai Rp 20 triliun tersebut juga sudah memiliki rencana penggunaannya dan akan segera diimplementasikan.
"Memang proyeksinya sampai akhir tahun akan habis. Harapannya ini untuk keberlanjutan sisi konsumsi, supaya konsumsi di kuartal II/2020 yang tertekan bisa cepat pulih, dan ini untuk masyarakan yang rentan," kata dia.
Untuk diketahui, total anggaran PEN yang disiapkan pemerintah sebesar Rp 695,2 triliun. Terdiri dari anggaran program kesehatan senilai Rp 87,55 triliun dan realisasi baru 7,22% hingga 17 Juli 2020. Anggaran perlindungan sosial senilai Rp 203,9 triliun dan terealisasi 37,96% . Lalu, insentif usaha dengan anggaran sebesar Rp 120,61 triliun dan realisasinya 11,2% .
Untuk sektor UMKM sebesar Rp 123,46 triliun dan realisasinya baru sebesar 24,42% . Pembiayaan korporasi senilai Rp 53,57 triliun dan realisasinya belum ada alias 0%. Serta anggaran untuk dukungan sektoral kementerian/lembaga dan pemda sebesar Rp 106,11 triliun, dan realisasinya mencapai 6,03%.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menandaskan bahwa realisasi itu pada dasarnya sudah sejalan dengan perencanaan. Jadi bukan berarti penyerapan anggarannya rendah. "Dari (realisasi) budgget perlindungan sosial, itu sudah sangat on track (sesuai perencanaan)," kata Febrio dalam webinar BKF Kemenkeu, Jumat (24/7/2020).
Ia menjelaskan, dari total Rp 203,90 triliun sekitar Rp 20 triliun, di antaranya merupakan dana pencadangan. Sehingga, jika nilai dana pencadangan itu dikesampingkan maka realiasi program perlindungan sosial sudah lebih dari 40 persen. Disisi lain, program ini bersifat bulanan, artinya pencairan dana tidak dilakukan secara sekaligus, tapi bertahap setiap bulannya. Seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sosial (bansos) yang memang diberikan tiap bulan.
"Ini bukan program yang habis dalam satu bulan, kan tiap bulan ada di transfer ke penerima manfaat, jadi bukan langsung dihabiskan," jelasnya.
Menurut Febrio, perlindungan sosial malahan jadi program PEN yang paling jalan ketimbang lainnya. Mengingat, datanya yang relatif sudah ada dan skema yang lebih sederhana, sehingga implementasinya lebih cepat. "Jadi data yang ada bisa digunakan, skemanya juga relatif lebih simpel, dan bisa segera dikasih ke penerima manfaat," kata dia.
Pemerintah sendiri, lanjutnya, meyakini anggaran program perlindungan sosial akan terserap seluruhnya hingga akhir tahun. Dana pencadangan senilai Rp 20 triliun tersebut juga sudah memiliki rencana penggunaannya dan akan segera diimplementasikan.
"Memang proyeksinya sampai akhir tahun akan habis. Harapannya ini untuk keberlanjutan sisi konsumsi, supaya konsumsi di kuartal II/2020 yang tertekan bisa cepat pulih, dan ini untuk masyarakan yang rentan," kata dia.
Untuk diketahui, total anggaran PEN yang disiapkan pemerintah sebesar Rp 695,2 triliun. Terdiri dari anggaran program kesehatan senilai Rp 87,55 triliun dan realisasi baru 7,22% hingga 17 Juli 2020. Anggaran perlindungan sosial senilai Rp 203,9 triliun dan terealisasi 37,96% . Lalu, insentif usaha dengan anggaran sebesar Rp 120,61 triliun dan realisasinya 11,2% .
Untuk sektor UMKM sebesar Rp 123,46 triliun dan realisasinya baru sebesar 24,42% . Pembiayaan korporasi senilai Rp 53,57 triliun dan realisasinya belum ada alias 0%. Serta anggaran untuk dukungan sektoral kementerian/lembaga dan pemda sebesar Rp 106,11 triliun, dan realisasinya mencapai 6,03%.
(nng)
tulis komentar anda