Menteri KKP Setujui Usulan Pembentukan FGD Ekspor Pasir Laut
Senin, 12 Juni 2023 - 16:27 WIB
Ekspor pasir laut akan melibatkan para pakar. Foto/Dok
JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyetujui usulan Komisi IV DPR untuk menyelenggarakan forum diskusi dalam bentuk focus group discussion (FGD) terkait Peraturan Pemerintah (PP) No.26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut yang memuat soal aturan ekspor pasir laut.
Baca juga: Blakblakan soal Ekspor Pasir Laut, Menteri KKP: Saya Ini Panglima Ekologi
Usulan tersebut disampaikan Ketua Komisi IV DPR, Sudin, dalam rapat kerja (raker) dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Dalam raker tersebut, Sudin mengusulkan untuk mengundang pakar-pakar yang mengatakan bahwa pengerukan sedimentasi tidak menyebabkan masalah.
“PP 26 tadi sudah banyak yang bertanya, bila perlu kita adakan FGD khusus, termasuk juga memanggil pakar-pakar yang mengatakan bahwa pengerukan sedimentasi itu tidak akan terjadi masalah,” ujar Ketua Komisi IV DPR Sudin dalam rapat kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan yang disiarkan secara virtual, Senin (12/6/2023).
Menurut Trenggono, FGD bisa dilakukan dengan model konsultasi yang melibatkan pihak pada level tertentu atau secara keseluruhan. Nantinya, Trenggono juga berharap FGD tersebut akan memberikan masukan terkait peraturan turunan teknis, salah satunya terkait pengawasan.
Menteri Trenggono juga menanggapi pertanyaan terkait PP No.26 yang menjadi pembahasan hangat dalam raker. Menurutnya, peraturan ini dibentuk justru untuk menjaga lingkungan, karena hasil sedimentasi yang tidak dikelola dengan baik dapat mengancam keberlanjutan ekosistem laut.
Baca juga: Blakblakan soal Ekspor Pasir Laut, Menteri KKP: Saya Ini Panglima Ekologi
Usulan tersebut disampaikan Ketua Komisi IV DPR, Sudin, dalam rapat kerja (raker) dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Dalam raker tersebut, Sudin mengusulkan untuk mengundang pakar-pakar yang mengatakan bahwa pengerukan sedimentasi tidak menyebabkan masalah.
“PP 26 tadi sudah banyak yang bertanya, bila perlu kita adakan FGD khusus, termasuk juga memanggil pakar-pakar yang mengatakan bahwa pengerukan sedimentasi itu tidak akan terjadi masalah,” ujar Ketua Komisi IV DPR Sudin dalam rapat kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan yang disiarkan secara virtual, Senin (12/6/2023).
Menurut Trenggono, FGD bisa dilakukan dengan model konsultasi yang melibatkan pihak pada level tertentu atau secara keseluruhan. Nantinya, Trenggono juga berharap FGD tersebut akan memberikan masukan terkait peraturan turunan teknis, salah satunya terkait pengawasan.
Menteri Trenggono juga menanggapi pertanyaan terkait PP No.26 yang menjadi pembahasan hangat dalam raker. Menurutnya, peraturan ini dibentuk justru untuk menjaga lingkungan, karena hasil sedimentasi yang tidak dikelola dengan baik dapat mengancam keberlanjutan ekosistem laut.
Lihat Juga :