Masuki Tahun Politik, Pemerintah Diminta Tak Hamburkan APBN untuk Subsidi dan Bantuan
Senin, 03 Juli 2023 - 17:06 WIB
Di tahun politik APBN harus tetap diarahkan untuk program-program produktif. Foto/Ilustrasi
JAKARTA - Menjelang tahun politik , pemerintah diminta tetap menggunakan APBN untuk program-program yang produktif, seperti penguatan sektor kesehatan dan pendidikan. APBN tidak digunakan untuk kebijakan-kebijakan populis semata.
Baca juga: Anak Buah Sri Mulyani Respons Pandangan dr Tirta soal Anggaran Kesehatan
"Kita melihat ada potensi di tahun politik ini biasanya subsidi akan ditambahkan atau kebijakan-kebijakan populis lainnya mulai akan muncul. Nah kita harapkan tidak terjadi di tahun 2023," ujar Teuku Riefky, peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEB UI dalam Market Review IDXChannel, Senin (3/7/2023).
Menurutnya kebijakan bagi-bagi sembako hingga menjaga stabilitas harga dengan subsidi tidak lebih produktif dibanding menguatkan sektor pendidikan dan kesehatan untuk masyarakat. Semua itu diharapkan dapat dihindari oleh pemerintah ketika memasuki tahun politik.
"Sejauh ini memang belum ada indikasi ke arah sana, tapi kita harapkan memang tidak ada tambahan subsidi yang relatif tidak produktif seperti subsidi BBM. Kalau ada subdisi kita harapkan ke jaring pengaman sosial yang targeted," sambungnya.
Selain itu di usia senja masa kepemimpinan, pemerintah juga tentu akan mendorong program-program yang belum mencapai target. Seperti penyelesaian proyek infrastruktur yang menjadi fokus pemerintahan Jokowi pada putaran kedua hingga 2024 nanti.
Baca juga: Anak Buah Sri Mulyani Respons Pandangan dr Tirta soal Anggaran Kesehatan
"Kita melihat ada potensi di tahun politik ini biasanya subsidi akan ditambahkan atau kebijakan-kebijakan populis lainnya mulai akan muncul. Nah kita harapkan tidak terjadi di tahun 2023," ujar Teuku Riefky, peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEB UI dalam Market Review IDXChannel, Senin (3/7/2023).
Menurutnya kebijakan bagi-bagi sembako hingga menjaga stabilitas harga dengan subsidi tidak lebih produktif dibanding menguatkan sektor pendidikan dan kesehatan untuk masyarakat. Semua itu diharapkan dapat dihindari oleh pemerintah ketika memasuki tahun politik.
"Sejauh ini memang belum ada indikasi ke arah sana, tapi kita harapkan memang tidak ada tambahan subsidi yang relatif tidak produktif seperti subsidi BBM. Kalau ada subdisi kita harapkan ke jaring pengaman sosial yang targeted," sambungnya.
Selain itu di usia senja masa kepemimpinan, pemerintah juga tentu akan mendorong program-program yang belum mencapai target. Seperti penyelesaian proyek infrastruktur yang menjadi fokus pemerintahan Jokowi pada putaran kedua hingga 2024 nanti.
Lihat Juga :