Bos Pertamina Ramal Kuota LPG 3 Kg Jebol Lagi Tahun Ini, Tembus 8,28 Juta MT
Rabu, 30 Agustus 2023 - 19:53 WIB
JAKARTA - PT Pertamina (Persero) memproyeksikan kuota LPG 3 kilogram (kg) bakal melebihi kuota yang ditetapkan tahun ini sebesar 8 juta metrik ton. Hal itu lantaran tingginya permintaan saat Natal dan Tahun Baru (Nataru).
"Untuk 2023 kami proyeksikan di akhir tahun ini akan melebihi kuota di 8,28 juta metrik ton. Ini kami hitung dari bulan ke bulan," ujar Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR, Rabu (30/8/2023).
Dia mengatakan tingginya kuota gas melon tersebut disebabkan permintaan Natal dan Tahun Baru (Nataru). Selain itu, libur keagamaan seperti lebaran juga menjadi salah satu pemicu melebarnya kuota elpiji gas melon tersebut.
"Seperti kemarin adanya liburan, ada hari raya ini meningkat, dan oleh karena itu kita melihat akan ada over kuota 8,3," terangnya.
Sebab itu, Nicke meminta Komisi VII DPR untuk dapat mendukung agar kelebihan kuota ini menjadi bagian dari subsidi tanpa menambah jumlah subsidi. Hal itu menurutnya karena asumsi Contract Price Aramco (CPA) yang ditetapkan dalam APBN lebih tinggi dibandingkan realisasi.
"Jadi kalau pun ini overkuota secara total tidak meningkatkan subsidi karena CPA actual itu lebih rendah. Sehingga kita lihat sebetulnya ada celah yang bisa kita gunakan untuk mengusulkan persetujuan overkuota ini dengan tidak menambah alokasi subsidi. Ini yang kami perlukan support dari dpr Komisi VII," pungkasnya.
"Untuk 2023 kami proyeksikan di akhir tahun ini akan melebihi kuota di 8,28 juta metrik ton. Ini kami hitung dari bulan ke bulan," ujar Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR, Rabu (30/8/2023).
Dia mengatakan tingginya kuota gas melon tersebut disebabkan permintaan Natal dan Tahun Baru (Nataru). Selain itu, libur keagamaan seperti lebaran juga menjadi salah satu pemicu melebarnya kuota elpiji gas melon tersebut.
"Seperti kemarin adanya liburan, ada hari raya ini meningkat, dan oleh karena itu kita melihat akan ada over kuota 8,3," terangnya.
Sebab itu, Nicke meminta Komisi VII DPR untuk dapat mendukung agar kelebihan kuota ini menjadi bagian dari subsidi tanpa menambah jumlah subsidi. Hal itu menurutnya karena asumsi Contract Price Aramco (CPA) yang ditetapkan dalam APBN lebih tinggi dibandingkan realisasi.
"Jadi kalau pun ini overkuota secara total tidak meningkatkan subsidi karena CPA actual itu lebih rendah. Sehingga kita lihat sebetulnya ada celah yang bisa kita gunakan untuk mengusulkan persetujuan overkuota ini dengan tidak menambah alokasi subsidi. Ini yang kami perlukan support dari dpr Komisi VII," pungkasnya.
(nng)
tulis komentar anda