Siasat Predatory Pricing Barang Impor China Kini Bisa Ditangkal

Pendataan barang yang boleh atau tidak, berdasarkan kemampuan UMKM memproduksinya. Batik misalnya, yang bisa diproduksi di dalam negeri oleh UMKM dan pelaku usaha lokal tak akan boleh diimpor dari negara lain.

"Di sini banyak kok, ngapain impor batik," tegas Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.

Upaya-upaya itu nantinya diharapkan bisa mencegah aksi predatory pricing atau jual rugi yang menyebabkan terpukulnya industri dalam negeri, terutama tekstil. Selama ini, menurut Teten, barang-barang impor, terutama dari China, yang menggunakan siasat predatory pricing dijual secara daring hingga membuat produk dalam negeri tak bisa bersaing.

"Saya mendapatkan masukan banyaknya barang impor yang masuk, utamanya dari China dengan harga yang sangat murah. Nah harga yang murah ini, predatory pricing, dijual di online kemudian memukul pedagang offline dan efeknya yang terpukul sektor produksi juga," kata Teten di Bandung dikutip dari Antara, Minggu (24/9/2023).

Menurut Teten, praktik predatory pricing tersebut secara nyata mulai dirasakan khususnya oleh para pelaku usaha tekstil yang mengalami turunnya permintaan sehingga menekan omzet bahkan lebih lanjut berdampak pada penurunan produksi dan pemutusan hubungan kerja (PHK) di UMKM.

"Ada penurunan yang cukup drastis karena pelaku UMKM yang memproduksi pakaian muslim, kerudung, pakaian jadi yang dijual di pasar grosir seperti Tanah Abang, ITC Kebon Kelapa, Pasar Andir terpantau anjlok. Akibatnya permintaan terhadap pakaian, kain, dan tekstil menurun drastis," ucap Teten.