Sri Mulyani Ungkap Hambatan Digitalisasi Anggaran Daerah

Di dalam digitalisasi, dia mengatakan bahwa perlu ada fondasi yang penting yang harus dilakukan. Salah satu fondasi itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus bersama-sama membangun fondasi pusat dan daerah melalui UU HKPD adalah membentuk sinergi badan atau bagan akun standar (BAS) dan pemanfaatan platform digital.

"Digitalisasi kalau setiap kabupaten, kota, dan provinsi punya sendiri-sendiri coding-nya, maka tidak akan ada dampak secara nasional. Digitalisasi itu pada dasarnya semua transaksi dan kegiatan di-digitalized," ucap Sri.

Dia menyebut, digitalisasi berarti di-codingkan. Kalau kodenya antara kabupaten A dan kabupaten B, provinsi C dan provinsi D menggunakan kode yang berbeda, maka datanya tidak bisa disinkronisasikan untuk melakukan dampak dan manfaat digitalisasi secara lebih luas dan lebih tinggi.

"Maka dari itu, BAS yang sekarang ini akan terus dibangun bersama-sama Kemendagri dan dan Kemenkeu serta seluruh pemda menjadi sangat penting sebagai syarat perlu untuk bisa meningkatkan digitalisasi secara berarti," ucap Sri.

Sinergi BAS diperlukan juga untuk meningkatkan efektivitas intervensi fiskal di dalam seluruh siklus pengelolaan keuangan daerah dan negara, baik itu mulai dari perencanaan anggaran hingga pelaporan.

Platform digital, dengan adanya BAS, akan makin mampu melakukan tracing dan monitoring sinergi kebijakan fiskal, daerah, dan nasional melalui Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) yang dalam hal ini dikelola dalam Kemenkeu dengan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang dikelola oleh Kemendagri.