BPH Migas Bahas Solar Subsidi bersama Gubernur Herman Deru
Jum'at, 07 Agustus 2020 - 21:56 WIB
Gunhar menemukan di lapangan bahwa apabila dilakukan pencatatan secara manual, itu menambah pekerjaan bagi operator SPBU. Selain itu tingkat kelelahan yang bertambah akan berdampak juga terhadap kualitas kinerjanya. Gunhar berpendapat digitalisasi SPBU amat penting.
“Untuk itu mutlak diperlukan sistem pencatatan dengan menggunakan CCTV yang berlangsung secara otomatis dan real time, dapat dipantau secara terus-menerus,” tegas Yulian Gunhar, anggota DPR RI Fraksi PDIP dari Dapil Sumsel II ini.
Kegiatan digitalisasi yang dilakukan saat ini dalam rangka memudahkan pengawasan penyaluran BBM penugasan dan subsidi agar tepat volume dan tepat sasaran. Hal ini akan berdampak terhadap penghematan subsidi yang digelontorkan oleh Pemerintah bagi rakyat dalam rangka pemenuhan kebutuhan terhadap energi.
Program digitalisasi SPBU ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penggunaan Sistem Teknologi Informasi Dalam Penyaluran Bahan Bakar Minyak. PT. Pertamina (Persero) bekerja sama dengan PT. Telkom Indonesia membangun program digitalisasi SPBU untuk sejumlah 5.518 SPBU yang tersebar di seluruh wilayah NKRI yang dimulai pada 31 Agustus 2018 dengan target awal penyelesaian pada akhir Desember 2018, namun dalam perjalanannya mengalami beberapa kali perubahan target karena terdapat kendalan di lapangan. Terakhir, PT. Pertamina PT. Pertamina (Persero) dan PT. Telkom Indonesia berkomitmen untuk menyelesaikan digitalisasi nozzle hingga akhir Agustus 2020.
Terkait Penggunaan Liquified Natural Gas (LNG) sebagai bahan bakar Kereta Api sesuai usulan BPH Migas, Anggota Komisi VII DPR RI H. Yulian Gunhar mendukung dan mendorong agar segera diimplementasikan dalam tahap komersialisasi khususnya diwilayah Sumsel. Hal ini berdasarkan hasil kunjungannya bersama Kepala BPH Migas dan Komite BPH Migas Ahmad Rizal ke PT. Kereta Api (Persero) Divre III Palembang sehari sebelumnya.
"Selayaknya subsidi Bahan Bakar Minyak itu hanya untuk rakyat Indonesia di dalam negeri guna menggerakkan perekonomian, jadi penggunaan pada kereta angkutan barang komoditas eksport tidak layak diberikan subsidi BBM. Oleh karena itu, saya mendukung penggunaan LNG sebagai bahan bakar Kereta, menggantikan penggunaan Minyak Solar" Jelas Gunhar.
Lebih lanjut Gunhar menyampaikan berdasarkan penjelasan dari PT. KAI rencana Penggunaan LNG sebagai bahan bakar Kereta Api ini telah dimulai sejak tahun 2015 yang ditandai dengan penandatangan Nota Kesepahaman antara PT Pertamina (Persero) dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) (“PT KAI”) tanggal 28 Agustus 2015.
Hal ini untuk mendukung Program Pemerintah dalam rangka diversifikasi energi dengan melakukan konversi pemakaian BBM ke Gas. Berdasarkan hasil Uji coba DDF LNG pada Kereta Pembangkit yg di lakukan oleh PT. KAI Persero pada tahun 2016 yang disaksikan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian ESDM menunjukkan adanya penurunan konsumsi minyak solar sebesar 71 %. Penggunaan LNG sebagai bahan bakar kereta api juga telah digunakan dibeberapa negara seperti di USA, Kanada, Rusia, dan India
Sebagaimna diinformasikan sebelumnya Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa menyampaikan kuota solar subsidi yang diberikan BPH Migas untuk PT. KAI pada tahun 2019 adalah sebesar 243.262 KL dan realisasinya sebesar 246.025 atau sebesar 101,14% sehingga terjadi over kuota 1,14%. "Tahun 2019 BPH Migas telah memberikan Kuota BBM Subsidi Untuk KAI sebesar 243.262 KL, jika dikalikan dengan harga jual ecerannya sebesar Rp5.150, maka senilai Rp1,2 Triliun" jelas Ifan sapaan untuk M. Fanshurullah Asa.
Untuk mencegah terjadinya over kuota ditahun 2020, penetapan kuota BBM subsidi ditetapkan setiap triwulan. "Untuk Triwulan I ditetapkan kuotanya sebesar 51.250 KL dan realisasinya 55.332 KL (107,96%). Kemudian untuk Triwulan II dinaikan menjadi 61.000 KL, akan tetapi karena adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSPBB) untuk pencegahan covid-19 yang berdampak pada pembatasan operasional kereta api, realisasinya hanya 12.774 KL (20,94%). Untuk Triwulan III kuotanya sama dengan Triwulan II yaitu 61.000 KL" jelas Ifan.
“Untuk itu mutlak diperlukan sistem pencatatan dengan menggunakan CCTV yang berlangsung secara otomatis dan real time, dapat dipantau secara terus-menerus,” tegas Yulian Gunhar, anggota DPR RI Fraksi PDIP dari Dapil Sumsel II ini.
Kegiatan digitalisasi yang dilakukan saat ini dalam rangka memudahkan pengawasan penyaluran BBM penugasan dan subsidi agar tepat volume dan tepat sasaran. Hal ini akan berdampak terhadap penghematan subsidi yang digelontorkan oleh Pemerintah bagi rakyat dalam rangka pemenuhan kebutuhan terhadap energi.
Program digitalisasi SPBU ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penggunaan Sistem Teknologi Informasi Dalam Penyaluran Bahan Bakar Minyak. PT. Pertamina (Persero) bekerja sama dengan PT. Telkom Indonesia membangun program digitalisasi SPBU untuk sejumlah 5.518 SPBU yang tersebar di seluruh wilayah NKRI yang dimulai pada 31 Agustus 2018 dengan target awal penyelesaian pada akhir Desember 2018, namun dalam perjalanannya mengalami beberapa kali perubahan target karena terdapat kendalan di lapangan. Terakhir, PT. Pertamina PT. Pertamina (Persero) dan PT. Telkom Indonesia berkomitmen untuk menyelesaikan digitalisasi nozzle hingga akhir Agustus 2020.
Terkait Penggunaan Liquified Natural Gas (LNG) sebagai bahan bakar Kereta Api sesuai usulan BPH Migas, Anggota Komisi VII DPR RI H. Yulian Gunhar mendukung dan mendorong agar segera diimplementasikan dalam tahap komersialisasi khususnya diwilayah Sumsel. Hal ini berdasarkan hasil kunjungannya bersama Kepala BPH Migas dan Komite BPH Migas Ahmad Rizal ke PT. Kereta Api (Persero) Divre III Palembang sehari sebelumnya.
"Selayaknya subsidi Bahan Bakar Minyak itu hanya untuk rakyat Indonesia di dalam negeri guna menggerakkan perekonomian, jadi penggunaan pada kereta angkutan barang komoditas eksport tidak layak diberikan subsidi BBM. Oleh karena itu, saya mendukung penggunaan LNG sebagai bahan bakar Kereta, menggantikan penggunaan Minyak Solar" Jelas Gunhar.
Lebih lanjut Gunhar menyampaikan berdasarkan penjelasan dari PT. KAI rencana Penggunaan LNG sebagai bahan bakar Kereta Api ini telah dimulai sejak tahun 2015 yang ditandai dengan penandatangan Nota Kesepahaman antara PT Pertamina (Persero) dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) (“PT KAI”) tanggal 28 Agustus 2015.
Hal ini untuk mendukung Program Pemerintah dalam rangka diversifikasi energi dengan melakukan konversi pemakaian BBM ke Gas. Berdasarkan hasil Uji coba DDF LNG pada Kereta Pembangkit yg di lakukan oleh PT. KAI Persero pada tahun 2016 yang disaksikan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian ESDM menunjukkan adanya penurunan konsumsi minyak solar sebesar 71 %. Penggunaan LNG sebagai bahan bakar kereta api juga telah digunakan dibeberapa negara seperti di USA, Kanada, Rusia, dan India
Sebagaimna diinformasikan sebelumnya Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa menyampaikan kuota solar subsidi yang diberikan BPH Migas untuk PT. KAI pada tahun 2019 adalah sebesar 243.262 KL dan realisasinya sebesar 246.025 atau sebesar 101,14% sehingga terjadi over kuota 1,14%. "Tahun 2019 BPH Migas telah memberikan Kuota BBM Subsidi Untuk KAI sebesar 243.262 KL, jika dikalikan dengan harga jual ecerannya sebesar Rp5.150, maka senilai Rp1,2 Triliun" jelas Ifan sapaan untuk M. Fanshurullah Asa.
Untuk mencegah terjadinya over kuota ditahun 2020, penetapan kuota BBM subsidi ditetapkan setiap triwulan. "Untuk Triwulan I ditetapkan kuotanya sebesar 51.250 KL dan realisasinya 55.332 KL (107,96%). Kemudian untuk Triwulan II dinaikan menjadi 61.000 KL, akan tetapi karena adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSPBB) untuk pencegahan covid-19 yang berdampak pada pembatasan operasional kereta api, realisasinya hanya 12.774 KL (20,94%). Untuk Triwulan III kuotanya sama dengan Triwulan II yaitu 61.000 KL" jelas Ifan.
Lihat Juga :
tulis komentar anda