Anggaran FLPP Tahun 2024 Rp13,72 Triliun, Backlog Perumahan Ditargetkan Berkurang 1,3%
Kamis, 28 Desember 2023 - 17:46 WIB
Lebih lanjut, dijelaskan Herry, berdasarkan survey BPS pada tahun 2021 kondisi backlog perumahan di Indonesia saat ini sekitar 12,7 juta, sedangkan rumah tangga tidak layak huni ada sekitar 29,56 juta rumah pada tahun yang sama.
"Ini merupakan pekerjaan yang tidak mudah dan menjadi tanggung jawab bersama, salah satunya dengan menyusun skema pembiayaan, kolaborasi yang dibangun dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta," lanjutnya
Menurut Herry, pertumbuhan populasi menjadi tantangan tersendiri untuk menyelesaikan angka backlog perumahan di Indonesia. Hal itu disebabkan oleh ketimpangan antara suply atau pasokan perumahan dengan demand atau permintaan perumahan.
"Menangani hunian yang layak menghadapi berbagai tantangan, keterjangkauan pembiayaan aksesibilitas masyarakat, ketersediaan dana murah jangka panjang dan keberlangsungan merupakan faktor yang mempengaruhi keberhasilan menangani backlog," kata Herry.
"Isu mengenai ketidakseimbangan antara suply demand, pengembangan segmentasi program pembiayaan perumahan, lemahnya daya beli masyarakat terhadap akses perumahan, tingkat pemerataan penduduk hingga efektifitas hubungan regulasi perlu untuk dikawal dan dituntaskan," pungkasnya.
"Ini merupakan pekerjaan yang tidak mudah dan menjadi tanggung jawab bersama, salah satunya dengan menyusun skema pembiayaan, kolaborasi yang dibangun dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta," lanjutnya
Menurut Herry, pertumbuhan populasi menjadi tantangan tersendiri untuk menyelesaikan angka backlog perumahan di Indonesia. Hal itu disebabkan oleh ketimpangan antara suply atau pasokan perumahan dengan demand atau permintaan perumahan.
"Menangani hunian yang layak menghadapi berbagai tantangan, keterjangkauan pembiayaan aksesibilitas masyarakat, ketersediaan dana murah jangka panjang dan keberlangsungan merupakan faktor yang mempengaruhi keberhasilan menangani backlog," kata Herry.
"Isu mengenai ketidakseimbangan antara suply demand, pengembangan segmentasi program pembiayaan perumahan, lemahnya daya beli masyarakat terhadap akses perumahan, tingkat pemerataan penduduk hingga efektifitas hubungan regulasi perlu untuk dikawal dan dituntaskan," pungkasnya.
(akr)
Lihat Juga :