Harga Nikel Drop Saat Pemerintah Gencar Hilirisasi, Begini Kekhawatiran Penambang
Rabu, 24 Januari 2024 - 12:02 WIB
Penurunan harga nikel dunia menjadi pertanyaan tentang bagaimana masa depan hilirisasi industri nikel Indonesia? Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) mengungkap, beberapa kekhawatiran. Foto/Dok Reuters
JAKARTA - Penurunan harga nikel dunia menjadi pertanyaan tentang bagaimana masa depan hilirisasi industri nikel Indonesia. Sekjen Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), Meidy Katrin Lengkey menuntut, adanya solusi karena nikel kebanggaan RI dan merupakan cadangan no.1 di dunia.
"Bahkan sejak tahun 2021, kita merupakan produser nikel no.1 dan kita mengontrol supply bahan baku nikel. Baik itu stainless steel maupun ke hidrometalurgi atau baterai nanti," ungkap Meidy dalam Market Review IDX, Rabu (24/1/2024).
Lantas apa langkah-langkah pemerintah yang harus ditindaklanjuti? Salah satunya adalah pembatasan atau bahasa APNI adalah stop dahulu pabriknya agar jangan 'jor-joran' karena over target dan oversupply.
"Kekhawatiran kami bukan hanya karena kebutuhan dunia mengenai produk olahan nikel Indonesia, tapi juga kita sangat amat khawatir, pertama mengenai cadangan nikel akan berkurang, kedua kita juga konsen dong masalah environmental," jelas Meidy.
Menurut APNI, kita sudah harus memikirkan dampak lingkungan terhadap pengolahan hasil tambang ini, bukan hanya nikel, tetapi tambang yang lain juga. Pemerintah juga diminta fokus pada keselamatan kerja, dimana menurut Meidy akhir-akhir ini banyak terjadi kecelakaan kerja di pabrik.
"Nah pembenahan mendukung pabrik-pabrik yang sudah ada, stop menginvite pabrik yang baru. Tapi bagaimana kita meng-invite pabrik hilir, itu barang jadi," tegas Meidy.
Meidy juga menegaskan bagaimana cara kita mengundang investor untuk berinvestasi di Indonesia. Untuk baterai, bagaimana Indonesia bekerja sama dengan negara-negara penghasil lithium dan graphite, karena nikel bukan berdiri sendiri, masih ada mineral pendukung untuk menjadi baterai cell.
"Bahkan sejak tahun 2021, kita merupakan produser nikel no.1 dan kita mengontrol supply bahan baku nikel. Baik itu stainless steel maupun ke hidrometalurgi atau baterai nanti," ungkap Meidy dalam Market Review IDX, Rabu (24/1/2024).
Lantas apa langkah-langkah pemerintah yang harus ditindaklanjuti? Salah satunya adalah pembatasan atau bahasa APNI adalah stop dahulu pabriknya agar jangan 'jor-joran' karena over target dan oversupply.
"Kekhawatiran kami bukan hanya karena kebutuhan dunia mengenai produk olahan nikel Indonesia, tapi juga kita sangat amat khawatir, pertama mengenai cadangan nikel akan berkurang, kedua kita juga konsen dong masalah environmental," jelas Meidy.
Baca Juga
Menurut APNI, kita sudah harus memikirkan dampak lingkungan terhadap pengolahan hasil tambang ini, bukan hanya nikel, tetapi tambang yang lain juga. Pemerintah juga diminta fokus pada keselamatan kerja, dimana menurut Meidy akhir-akhir ini banyak terjadi kecelakaan kerja di pabrik.
"Nah pembenahan mendukung pabrik-pabrik yang sudah ada, stop menginvite pabrik yang baru. Tapi bagaimana kita meng-invite pabrik hilir, itu barang jadi," tegas Meidy.
Meidy juga menegaskan bagaimana cara kita mengundang investor untuk berinvestasi di Indonesia. Untuk baterai, bagaimana Indonesia bekerja sama dengan negara-negara penghasil lithium dan graphite, karena nikel bukan berdiri sendiri, masih ada mineral pendukung untuk menjadi baterai cell.
(akr)
tulis komentar anda