Forum Ekonom Minta Kembalikan Program Pembangunan Ekonomi Rasional, Realistis, Berkelanjutan
Selasa, 06 Februari 2024 - 12:25 WIB
29 ekonom yang tergabung dalam FEI menyampaikan pemikiran kritis terhadap kondisi perekonomian nasional pasca-COVID-19. Berikut 9 poin penting yang dihasilkan dari diskusi para ekonom FEI. Foto/Dok
JAKARTA - Forum Ekonom Indonesia (FEI) hari ini menggelar diskusi dengan topik "Menggagas Strategi Pembangunan Ekonomi Baru untuk Indonesia" di Hotel Wyndham Casablanca, Jakarta. Dalam diskusi ini, sekitar 29 ekonom yang tergabung dalam FEI menyampaikan pemikiran kritis terhadap kondisi perekonomian nasional pasca-COVID-19.
Baca Juga: 2024, Faisal Basri Ramal Ekonomi RI Tak Sampai 5%
Pakar ekonomi kerakyatan dan syariah, Prof. M Syafii Antonio membuka konferensi pers dengan menyatakan, "FEI memberikan catatan positif terhadap pencapaian ekonomi nasional pasca-COVID-19. Namun, FEI mencatat beberapa poin penting yang perlu diperhatikan oleh pemerintah saat ini dan terutama oleh para pasangan calon kandidat (capres-cawapres)."
Baca Juga: Piala Dunia U-17 hingga Pemilu Dorong Ekonomi RI Tumbuh 5,05%
Menyusul konferensi pers tersebut, Syafii Antonio menjelaskan, bahwa kesimpulan utama dari diskusi adalah perlunya ekosistem keseimbangan ekonomi dan politik yang kondusif, menghilangkan budaya politik uang dan transaksional sebisa mungkin.
"Para pelaku ekonomi harus dihindarkan dari praktik menjadi sumber pendanaan politik, sementara di sisi lain, mereka harus didorong menjadi pelaku industri yang efisien dan inovatif," tambahnya.
Antonio kemudian membacakan 9 poin penting yang dihasilkan dari diskusi para ekonom FEI mengenai kondisi perekonomian Indonesia saat ini:
1. Mengembalikan kebijakan dan program pembangunan populis menuju kebijakan dan program pembangunan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi rasional, realistis dan berkelanjutan.
2. Merumuskan kebijakan pembangunan yang inklusif untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3. Melakukan revisi terhadap 4 (empat) UU yang tidak rasional dan banyak merugikan perekonomian nasional secara keseluruhan termasuk menciptakan ketimpangan yang makin buruk diantaranya adalah yaitu UU Ciptaker, UU KPK, UU Kesehatan dan UU Minerba.
4. Mengevaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagai upaya mitigasi risiko yang merugikan keuangan negara.
5. Mengevaluasi strategi reindustrialisasi mencakup hilirisasi dan investasi yang menekankan pada padat modal dan sumber daya mineral telah merugikan kesejahteraan rakyat, keuangan negara dan merusak lingkungan.
Baca Juga: 2024, Faisal Basri Ramal Ekonomi RI Tak Sampai 5%
Pakar ekonomi kerakyatan dan syariah, Prof. M Syafii Antonio membuka konferensi pers dengan menyatakan, "FEI memberikan catatan positif terhadap pencapaian ekonomi nasional pasca-COVID-19. Namun, FEI mencatat beberapa poin penting yang perlu diperhatikan oleh pemerintah saat ini dan terutama oleh para pasangan calon kandidat (capres-cawapres)."
Baca Juga: Piala Dunia U-17 hingga Pemilu Dorong Ekonomi RI Tumbuh 5,05%
Menyusul konferensi pers tersebut, Syafii Antonio menjelaskan, bahwa kesimpulan utama dari diskusi adalah perlunya ekosistem keseimbangan ekonomi dan politik yang kondusif, menghilangkan budaya politik uang dan transaksional sebisa mungkin.
"Para pelaku ekonomi harus dihindarkan dari praktik menjadi sumber pendanaan politik, sementara di sisi lain, mereka harus didorong menjadi pelaku industri yang efisien dan inovatif," tambahnya.
Antonio kemudian membacakan 9 poin penting yang dihasilkan dari diskusi para ekonom FEI mengenai kondisi perekonomian Indonesia saat ini:
1. Mengembalikan kebijakan dan program pembangunan populis menuju kebijakan dan program pembangunan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi rasional, realistis dan berkelanjutan.
2. Merumuskan kebijakan pembangunan yang inklusif untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3. Melakukan revisi terhadap 4 (empat) UU yang tidak rasional dan banyak merugikan perekonomian nasional secara keseluruhan termasuk menciptakan ketimpangan yang makin buruk diantaranya adalah yaitu UU Ciptaker, UU KPK, UU Kesehatan dan UU Minerba.
4. Mengevaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagai upaya mitigasi risiko yang merugikan keuangan negara.
5. Mengevaluasi strategi reindustrialisasi mencakup hilirisasi dan investasi yang menekankan pada padat modal dan sumber daya mineral telah merugikan kesejahteraan rakyat, keuangan negara dan merusak lingkungan.
Lihat Juga :