Kantongi Anggaran Paling Gede, Ini yang Dilakukan Basuki
Jum'at, 14 Agustus 2020 - 21:05 WIB
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pagu anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Tahun 2021 telah ditetapkan sebesar Rp 149,81 triliun atau bertambah Rp 34,23 triliun dari pagu indikatif Tahun Anggaran (TA) 2021 sebesar Rp 115,58 triliun.
Program infrastruktur PUPR tahun 2021 utamanya ditujukan untuk mendukung upaya percepatan pemulihan ekonomi akibat Pandemi COVID-19, ketahanan pangan, penyediaan layanan dasar, dan peningkatan konektivitas. Tambahan anggaran sebesar Rp 34,23 triliun merupakan dari program-program TA 2020 yang direlaksasi, terutama bagi paket-paket kontraktual yang belum lelang dan program yang pelaksanaannya secara teknis dapat ditunda.
"Pekerjaan tersebut direlaksasi atau mendelay, bukan ditunda atau bukan membatalkan. Misalnya dari paket Single Year Contract (SYC) menjadi Multy Years Contract (MYC), atau yang belum lelang kita jadikan prioritaskan pada tahun 2021. Kemudian berdasarkan Surat Bersama Menteri PPN/Kepala BAPPENAS dan Menteri Keuangan tanggal 8 Agustus 2020, kami mendapatkan tambahan Rp 34,23 triliun yang digunakan dengan tema percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi," kata Basuki pada acara Konferensi Pers Nota Keuangan dan RUU APBN TA 2021 di Kementerian Keuangan, Jumat, (14/8/2020).
Baca Juga: Penyelamatan Ekonomi Berlanjut hingga 2021, Rp356,5 Triliun Disiapkan Jokowi
Lebih lanjut, Menteri Basuki menyampaikan tambahan anggaran tersebut diprioritaskan pada Program Strategis Nasional (PSN) di antaranya program ketahanan seperti yang disampaikan Presiden Joko Widodo dalam Pidato Kenegaraan di DPR RI. Adapun anggaran ketahan pangan sebesar Rp 10 triliun digunakan untuk pengembangan Food Estate Eks PLG seluas 165.000 hektar di Provinsi Kalimantan Tengah dengan anggaran Rp 6,10 triliun. Selanjutnya food estate di luar Eks PLG seluas 60.000 hektar dengan anggaran Rp 0,34 triliun, ketahanan pangan nasional melalui pembangunan bendungan dan irigasi sebesar Rp 2,90 triliun, food estate di Humbang Hasundutan seluas 4.000 hektar senilai Rp 120 miliar, dan pembangunan jaringan irigasi air tanah di Belu sebesar Rp 70 miliar.
Tambahan anggaran juga digunakan untuk mendukung infrastruktur kawasan industri di Kabupaten Batang seluas 4.000 Ha dan Subang 1.600 Ha) sebesar Rp 9,69 triliun, peningkatan konektivitas sebesar Rp 5,57 triliun (Trans Jawa, Trans Sumatera, Kalimantan, dan Papua), pengendalian banjir Jakarta dan daerah lainnya sebesar Rp 3,71 triliun, program penugasan seperti penganan Kawasan Strategis Nasional Pariwisata (KSPN), kawasan kumuh, Pos Lintas Batas Negara (PLBN), dan pembangunan venue FIFA World Cup U-20 dengan total anggaran Rp 2,71 triliun. Selain itu juga untuk perkuatan kualitas infrastruktur dan peningkatan kesiapan dan pengelolaan proyek sebesar Rp 0,24 triliun.
Program infrastruktur PUPR tahun 2021 utamanya ditujukan untuk mendukung upaya percepatan pemulihan ekonomi akibat Pandemi COVID-19, ketahanan pangan, penyediaan layanan dasar, dan peningkatan konektivitas. Tambahan anggaran sebesar Rp 34,23 triliun merupakan dari program-program TA 2020 yang direlaksasi, terutama bagi paket-paket kontraktual yang belum lelang dan program yang pelaksanaannya secara teknis dapat ditunda.
"Pekerjaan tersebut direlaksasi atau mendelay, bukan ditunda atau bukan membatalkan. Misalnya dari paket Single Year Contract (SYC) menjadi Multy Years Contract (MYC), atau yang belum lelang kita jadikan prioritaskan pada tahun 2021. Kemudian berdasarkan Surat Bersama Menteri PPN/Kepala BAPPENAS dan Menteri Keuangan tanggal 8 Agustus 2020, kami mendapatkan tambahan Rp 34,23 triliun yang digunakan dengan tema percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi," kata Basuki pada acara Konferensi Pers Nota Keuangan dan RUU APBN TA 2021 di Kementerian Keuangan, Jumat, (14/8/2020).
Baca Juga: Penyelamatan Ekonomi Berlanjut hingga 2021, Rp356,5 Triliun Disiapkan Jokowi
Lebih lanjut, Menteri Basuki menyampaikan tambahan anggaran tersebut diprioritaskan pada Program Strategis Nasional (PSN) di antaranya program ketahanan seperti yang disampaikan Presiden Joko Widodo dalam Pidato Kenegaraan di DPR RI. Adapun anggaran ketahan pangan sebesar Rp 10 triliun digunakan untuk pengembangan Food Estate Eks PLG seluas 165.000 hektar di Provinsi Kalimantan Tengah dengan anggaran Rp 6,10 triliun. Selanjutnya food estate di luar Eks PLG seluas 60.000 hektar dengan anggaran Rp 0,34 triliun, ketahanan pangan nasional melalui pembangunan bendungan dan irigasi sebesar Rp 2,90 triliun, food estate di Humbang Hasundutan seluas 4.000 hektar senilai Rp 120 miliar, dan pembangunan jaringan irigasi air tanah di Belu sebesar Rp 70 miliar.
Tambahan anggaran juga digunakan untuk mendukung infrastruktur kawasan industri di Kabupaten Batang seluas 4.000 Ha dan Subang 1.600 Ha) sebesar Rp 9,69 triliun, peningkatan konektivitas sebesar Rp 5,57 triliun (Trans Jawa, Trans Sumatera, Kalimantan, dan Papua), pengendalian banjir Jakarta dan daerah lainnya sebesar Rp 3,71 triliun, program penugasan seperti penganan Kawasan Strategis Nasional Pariwisata (KSPN), kawasan kumuh, Pos Lintas Batas Negara (PLBN), dan pembangunan venue FIFA World Cup U-20 dengan total anggaran Rp 2,71 triliun. Selain itu juga untuk perkuatan kualitas infrastruktur dan peningkatan kesiapan dan pengelolaan proyek sebesar Rp 0,24 triliun.
Lihat Juga :