Negosiasi Penambahan Saham RI di Freeport Ditargetkan Rampung Juni 2024
Rabu, 10 April 2024 - 16:00 WIB
Negosiasi penambahan saham pemerintah Indonesia di PT Freeport Indonesia masih terus berlangsung. FOTO/Ilustrasi
JAKARTA - Negosiasi penambahan kepemilikan saham Indonesia di PT Freeport Indonesia ( PT FI ) dari 51% menjadi 61% ditargetkan rampung Juni 2024. Saat ini proses masih berlanjut, baik secara birokrasi maupun administrasi.
Hal itu diungkapkan Presiden Direktur PT FI Tony Wenas saat menghadiri open house di kediaman Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, di Jakarta, Rabu (10/4/2024).
"Ini kan prosesnya ada proses birokrasi, ada proses administrasi. PP 96/2021 juga perlu direvisi, jadi semuanya butuh waktu," ujar Tony.
Tony menegaskan, pihak Freeport tidak mempunyai kendala mengenai penambahan saham negara di perusahaan tersebut. Dia mengatakan, baik PT FI dan pemerintah Indonesia memiliki pemahaman yang sama terkait persoalan tersebut. "Secara garis besar semua sudah saling memiliki pemahaman," tegasnya.
Terkait perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT FI, Tony mengaku hal itu belum dibahas lebih lanjut. Dia menegaskan, kehadirannya di acara open house semata dalam rangka silaturahmi. "Ini kan kita silaturahmi. Saya kan juga sering kali ke sini tidak membahas pekerjaan," tuturnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa mayoritas saham PT Freeport sudah dimiliki Indonesia. Bahkan, Kepala Negara mengatakan 61% saham perusahaan tambang itu ke depan akan dikuasai Indonesia . Karena itu, Jokowi menegaskan kepada semua pihak bahwa tidak boleh lagi anggapan bahwa Freeport milik Amerika.
"Jangan ada bayangan di sini Freeport itu Amerika, sudah Indonesia. Sebentar lagi akan kita tambah menjadi 61%, dan pendapatan Freeport nantinya 80% akan masuk ke negara," kata Jokowi.
Hal itu diungkapkan Presiden Direktur PT FI Tony Wenas saat menghadiri open house di kediaman Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, di Jakarta, Rabu (10/4/2024).
"Ini kan prosesnya ada proses birokrasi, ada proses administrasi. PP 96/2021 juga perlu direvisi, jadi semuanya butuh waktu," ujar Tony.
Tony menegaskan, pihak Freeport tidak mempunyai kendala mengenai penambahan saham negara di perusahaan tersebut. Dia mengatakan, baik PT FI dan pemerintah Indonesia memiliki pemahaman yang sama terkait persoalan tersebut. "Secara garis besar semua sudah saling memiliki pemahaman," tegasnya.
Terkait perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT FI, Tony mengaku hal itu belum dibahas lebih lanjut. Dia menegaskan, kehadirannya di acara open house semata dalam rangka silaturahmi. "Ini kan kita silaturahmi. Saya kan juga sering kali ke sini tidak membahas pekerjaan," tuturnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa mayoritas saham PT Freeport sudah dimiliki Indonesia. Bahkan, Kepala Negara mengatakan 61% saham perusahaan tambang itu ke depan akan dikuasai Indonesia . Karena itu, Jokowi menegaskan kepada semua pihak bahwa tidak boleh lagi anggapan bahwa Freeport milik Amerika.
"Jangan ada bayangan di sini Freeport itu Amerika, sudah Indonesia. Sebentar lagi akan kita tambah menjadi 61%, dan pendapatan Freeport nantinya 80% akan masuk ke negara," kata Jokowi.
(fjo)
tulis komentar anda