Co-Firing Biomassa PLTU Gunakan Limbah Kayu Karet
Jum'at, 17 Mei 2024 - 13:36 WIB
PLN EPI memastikan pengadaan jenis biomassa woodchip untuk PLTU Tembilahan tak merugikan lingkungan karena menggunakan limbah kayu karet. FOTO/Ilustrasi
JAKARTA - PT PLN Energi Primer Indonesia ( EPI ) terus mendukung program cofiring pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Indonesia melalui penyediaan bahan baku pengganti batu bara. Langkah ini merupakan bagian upaya PLN EPI dalam transisi energi mencapai Net Zero Emissions (NZE) tahun 2060.
Sekretaris Perusahaan PLN EPI Mamit Setiawan memastikan, seluruh proses pengadaan biomassa telah dilakukan melalui prosedur yang baik dan sesuai dengan aturan perundangan. Dia mencontohkan, biomassa tidak menggunakan bahan baku dari kayu yang dilindungi, hutan lindung maupun konservasi.
Baca Juga: PLN-Kemenko Marves Manfaatkan Limbah Pertanian-Perkebunan untuk Biomassa
Mamit mengatakan, salah satu pembangkit yang telah menjalankan program cofiring tersebut adalah PLTU Tembilahan.PLTU Tembilahan adalah unit pembangkit yang berada di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Berkapasitas 2×7 MW, PLTU Tembilahan memiliki peran vital dengan berkontribusi terhadap jaringan kelistrikan di sistem kelistrikan Pulau Sumatera sebesar 0,4% dan sebesar 1,3% dari total beban di Provinsi Riau.
Sekretaris Perusahaan PLN EPI Mamit Setiawan memastikan, seluruh proses pengadaan biomassa telah dilakukan melalui prosedur yang baik dan sesuai dengan aturan perundangan. Dia mencontohkan, biomassa tidak menggunakan bahan baku dari kayu yang dilindungi, hutan lindung maupun konservasi.
Baca Juga: PLN-Kemenko Marves Manfaatkan Limbah Pertanian-Perkebunan untuk Biomassa
Mamit mengatakan, salah satu pembangkit yang telah menjalankan program cofiring tersebut adalah PLTU Tembilahan.PLTU Tembilahan adalah unit pembangkit yang berada di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Berkapasitas 2×7 MW, PLTU Tembilahan memiliki peran vital dengan berkontribusi terhadap jaringan kelistrikan di sistem kelistrikan Pulau Sumatera sebesar 0,4% dan sebesar 1,3% dari total beban di Provinsi Riau.
Lihat Juga :