Komisi VII Diminta Dorong Evaluasi Kebijakan HGBT
Senin, 10 Juni 2024 - 07:31 WIB
Audiensi antara IPGI dengan Komisi VII DPR di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (4/6/2024). FOTO/Ist
JAKARTA - Ikatan Perusahaan Gas Bumi Indonesia (IPGI) mendorong Komisi VII DPR melakukan evaluasi atas kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) yang wacananya akan dilanjutkan setelah berakhir di tahun 2024 ini. Evaluasi dinilai penting karena kebijakan itu berdampak luas pada seluruh rantai suplai gas bumi , baik dari sektor hulu, midstream, maupun hilir.
Permintaan itu dilontarkan IPGI saat melakukan audiensi dengan Komisi VII DPR pekan lalu di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta. Ketua umum IPGI Eddy Asmanto mengutarakan bahwa perlu dilakukan evaluasi efektivitas HGBT, agar manfaat yang diterima pelaku usaha sektor hulu, midstream dan hilir menjadi adil.
Baca Juga: Data S&P Global Buktikan Daya Saing Industri Tak Terkait Gas Bumi
"HGBT ini kan awalnya untuk mendorong daya saing pada 7 sektor industri," ucap Eddy dalam keterangannya, Senin (10/6/2024).
Permintaan itu dilontarkan IPGI saat melakukan audiensi dengan Komisi VII DPR pekan lalu di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta. Ketua umum IPGI Eddy Asmanto mengutarakan bahwa perlu dilakukan evaluasi efektivitas HGBT, agar manfaat yang diterima pelaku usaha sektor hulu, midstream dan hilir menjadi adil.
Baca Juga: Data S&P Global Buktikan Daya Saing Industri Tak Terkait Gas Bumi
"HGBT ini kan awalnya untuk mendorong daya saing pada 7 sektor industri," ucap Eddy dalam keterangannya, Senin (10/6/2024).
Lihat Juga :