Ormas Selain NU Tolak Tambang dari Jokowi, Bahlil: Mungkin Mereka Sudah Mampu
Selasa, 11 Juni 2024 - 17:50 WIB
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. FOTO/dok.SINDOnews
JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengaku tidak ingin memaksa organisasi kemasyarakatan (ormas) yang menolak mendapatkan izin pertambangan. Sejauh ini, baru Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ( PBNU ) yang sudah mendaftar untuk mendapatkan izin konsesi tambang dari pemerintah.
"Mungkin (mereka) ormas yang mampu secara ekonomi dan ada yang membutuhkan," ujar Bahlil saat ditemui di Gedung DPR RI, Selasa (11/6/2024).
Meski ada yang menolak, Pemerintah akan menghargai setiap keputusan yang dibuat oleh organisasi keagamaan tersebut. Sebab tidak dalam regulasi yang mengatur soal pemberian konsesi tambang terhadap organisasi keagamaan, tidak klausul wajib untuk diterima.
"Kita menghargai, negara ini kan negara demokrasi, Pemerintah itu berusaha untuk melakukan redistribusi kekayaan negara sebagai bentuk dari pada proses keadilan," lanjut Bahlil.
Meski demikian, Bahlil mengaku pihaknya akan terus memberikan sosialisasi terhadap ormas keagamaan untuk pemberian konsesi tambang. Harapannya, ormas keagamaan punya pendapatan lebih untuk meneruskan kegiatan-kegiatan sosial yang membantu masyarakat.
"Kita berkewajiban untuk mensosialisasikan, kita bicara baik baik, apa yang belum jelas, kita akan jelaskan, kalau pada akhirnya ada yang mau dan tidak, ya itu biasa saja," pungkasnya.
"Mungkin (mereka) ormas yang mampu secara ekonomi dan ada yang membutuhkan," ujar Bahlil saat ditemui di Gedung DPR RI, Selasa (11/6/2024).
Meski ada yang menolak, Pemerintah akan menghargai setiap keputusan yang dibuat oleh organisasi keagamaan tersebut. Sebab tidak dalam regulasi yang mengatur soal pemberian konsesi tambang terhadap organisasi keagamaan, tidak klausul wajib untuk diterima.
"Kita menghargai, negara ini kan negara demokrasi, Pemerintah itu berusaha untuk melakukan redistribusi kekayaan negara sebagai bentuk dari pada proses keadilan," lanjut Bahlil.
Meski demikian, Bahlil mengaku pihaknya akan terus memberikan sosialisasi terhadap ormas keagamaan untuk pemberian konsesi tambang. Harapannya, ormas keagamaan punya pendapatan lebih untuk meneruskan kegiatan-kegiatan sosial yang membantu masyarakat.
"Kita berkewajiban untuk mensosialisasikan, kita bicara baik baik, apa yang belum jelas, kita akan jelaskan, kalau pada akhirnya ada yang mau dan tidak, ya itu biasa saja," pungkasnya.
(nng)
tulis komentar anda