Tolak Anak Buah Minta Laptop, Sri Mulyani: Bikin Bengkak Belanja Impor!
Jum'at, 21 Agustus 2020 - 11:39 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. FOTO/Dok/SINDOnews
JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani menolak keinginan anak buahnya untuk mengalokasikan belanja buat pengadaan laptop sebagai penunjang bekerja dari rumah (work from home/wfh). Alasannya, Indonesia belum bisa produksi sendiri sehingga berpotensi membuat bengkak belanja impor.
"Tahu nggak apa yang terjadi? Neraca pembayaran kita impornya gede banget karena laptop belum dibikin di Indonesia," ujar Sri Mulyani dalam acara Town Hall Meeting secara virtual seperti dikutip, Jumat (21/8/2020).
Menurut dia pengadaan laptop belum mendesak dilakukan karena bukan kebutuhan yang penting. "Saya pengen belanja negara kita muter kalau impor terus ekonominya enggak jalan," tandas dia.
Sebagai informasi, sebelumnya seorang pegawai Kemenkeu tepatnya dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) yang bernama Yusman mengungkapkan aspirasinya untuk menambahkan fasilitas laptop kepada para pegawai Kemenkeu untuk menunjang aktivitas selama bekerja dari rumah. Disamping itu, alasan lainnya untuk menambah realisasi DIPA yang saat ini kami melihatnya masih kurang bagus untuk belanja Kementerian/Lembaga.
"Untuk menunjang flexible working space itu sebaiknya pegawai itu mendapatkan laptop dengan standar yang cukup, tidak usah terlalu bagus spesifikasinya, cukup harga Rp 6-8 juta saja. Nah, kalau bisa dialokasi ke laptop untuk belanja pegawai akan sangat bagus dan lebih produktif," kata dia.
"Tahu nggak apa yang terjadi? Neraca pembayaran kita impornya gede banget karena laptop belum dibikin di Indonesia," ujar Sri Mulyani dalam acara Town Hall Meeting secara virtual seperti dikutip, Jumat (21/8/2020).
Menurut dia pengadaan laptop belum mendesak dilakukan karena bukan kebutuhan yang penting. "Saya pengen belanja negara kita muter kalau impor terus ekonominya enggak jalan," tandas dia.
Sebagai informasi, sebelumnya seorang pegawai Kemenkeu tepatnya dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) yang bernama Yusman mengungkapkan aspirasinya untuk menambahkan fasilitas laptop kepada para pegawai Kemenkeu untuk menunjang aktivitas selama bekerja dari rumah. Disamping itu, alasan lainnya untuk menambah realisasi DIPA yang saat ini kami melihatnya masih kurang bagus untuk belanja Kementerian/Lembaga.
"Untuk menunjang flexible working space itu sebaiknya pegawai itu mendapatkan laptop dengan standar yang cukup, tidak usah terlalu bagus spesifikasinya, cukup harga Rp 6-8 juta saja. Nah, kalau bisa dialokasi ke laptop untuk belanja pegawai akan sangat bagus dan lebih produktif," kata dia.
(nng)
tulis komentar anda