Pengaruhi Daya Saing, Asosiasi Produsen Pupuk Minta Toleransi Truk Kelebihan Muat
Rabu, 03 Juli 2024 - 13:42 WIB
Dia mengutarakan sulit untuk menerapkan kondisi truk yang benar-benar mengikuti Zero ODOL jika tidak ada toleransi. Hal itu berkaitan dengan faktor biayanya nanti yang pasti akan lebih mahal yang otomatis membuat naiknya harga pokok produksi atau HPP-nya.
“Kita akan negosiasikan bahwa kita bisa mengikuti Zero ODOL dengan toleransi lima persen saat rapat nanti dengan Kemenhub, Kementerian PUPR, dan Korlantas,” tukasnya.
Dia juga berharap pemerintah juga memperhatikan bagaimana kondisi di lapangan yang sesungguhnya sebelum menerapkan kebijakan Zero ODOL ini nantinya. “Jangan sampai kebijakan Zero ODOL ini nantinya hanya menambah kesulitan bagi industri untuk menjalankannya,” ucapnya.
Tossin juga memberikan gambaran bahwa saat kondisi truk 16 ton misalnya, kalau mengikuti kebijakan Zero ODOL, nanti truk itu hanya bisa memuat pupuk sebanyak 8 ton saja.
Dengan 16 ton itu, HPP atau penjumlahan dari biaya produksi dan distribusi misalkan Rp100. Tapi, jika mengikuti Zero ODOL, berarti truk yang tadinya membawa pupuk sebanyak 16 ton itu hanya bisa mengangkut 8 ton saja. Artinya, butuh dua truk untuk membawa muatan 16 ton. HPP-nya juga otomatis menjadi naik dua kali lipat menjadi Rp 200.
“Nah, untuk meminimalkan kenaikan besaran HPP inilah kita minta agar ada toleransi sebesar lima persen dari muatan Zero ODOL. Ini yang akan kita negosiasikan nanti dengan Kemenhub untuk menjadi berapa ton toleransinya,” ujarnya.
Pasalnya kata Tossin, ada perubahan HPP pupuk yang menjadi persoalan terhadap besaran subsidinya. “Itu akan menjadi beban pemerintah nantinya. Karena sekarang ini pemerintah menyediakan biaya subsidi pupuk itu kuantum, yaitu 9 juta ton dikali dengan HPP. Jadi kalau HPP-nya naik, otomatis subsidi juga akan naik,” tuturnya.
“Kita akan negosiasikan bahwa kita bisa mengikuti Zero ODOL dengan toleransi lima persen saat rapat nanti dengan Kemenhub, Kementerian PUPR, dan Korlantas,” tukasnya.
Dia juga berharap pemerintah juga memperhatikan bagaimana kondisi di lapangan yang sesungguhnya sebelum menerapkan kebijakan Zero ODOL ini nantinya. “Jangan sampai kebijakan Zero ODOL ini nantinya hanya menambah kesulitan bagi industri untuk menjalankannya,” ucapnya.
Tossin juga memberikan gambaran bahwa saat kondisi truk 16 ton misalnya, kalau mengikuti kebijakan Zero ODOL, nanti truk itu hanya bisa memuat pupuk sebanyak 8 ton saja.
Dengan 16 ton itu, HPP atau penjumlahan dari biaya produksi dan distribusi misalkan Rp100. Tapi, jika mengikuti Zero ODOL, berarti truk yang tadinya membawa pupuk sebanyak 16 ton itu hanya bisa mengangkut 8 ton saja. Artinya, butuh dua truk untuk membawa muatan 16 ton. HPP-nya juga otomatis menjadi naik dua kali lipat menjadi Rp 200.
“Nah, untuk meminimalkan kenaikan besaran HPP inilah kita minta agar ada toleransi sebesar lima persen dari muatan Zero ODOL. Ini yang akan kita negosiasikan nanti dengan Kemenhub untuk menjadi berapa ton toleransinya,” ujarnya.
Pasalnya kata Tossin, ada perubahan HPP pupuk yang menjadi persoalan terhadap besaran subsidinya. “Itu akan menjadi beban pemerintah nantinya. Karena sekarang ini pemerintah menyediakan biaya subsidi pupuk itu kuantum, yaitu 9 juta ton dikali dengan HPP. Jadi kalau HPP-nya naik, otomatis subsidi juga akan naik,” tuturnya.
Lihat Juga :