Capai Rp8.444,87 Triliun, RI Bakal Masuk Jebakan Utang Semakin Dalam
Sabtu, 03 Agustus 2024 - 16:05 WIB
Ia memprediksi trend bunga utang Pemerintah yang akan terus meningkat. Hal ini bisa dilihat dari gap antara suku bunga SBN pasar primer yang sekitar 6,4%, tetapi di pasar sekunder untuk SBN dengan tenor yang setara sudah mencapai 7,2% bahkan lebih.
"Untuk membayar pokok dan bunga utang, serta menutup kekurangan anggaran, kita terpaksa berhutang lebih banyak lagi; bisa dikatakan kita sudah terjebak dalam utang, dan jebakan makin dalam," terangnya
Wijayanto menambahkan, utang pemerintah saat ini digunakan untuk hal-hal konsumtif seperti bansos, subsidi dan infrastruktur yang tidak berdampak pada efisiensi logistik seperti IKN, kereta cepat, dan bandara mangkrak.
"Jika utang BUMN, jaminan pemerintah, dan kewajiban pensiun diperhitungkan, situasi akan lebih mengkhawatirkan lagi," tegasnya
Senada dengan Wijayanto, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menilai semakin timpangnya penambahan utang dibandingkan dengan kenaikan rasio pajak, maka akan berimbas pada pelebaran defisit anggaran.
"Gali lubangnya semakin dalam. Situasi ini kemudian bisa menyebabkan chain reaction berupa kebutuhan utang baru yang lebih besar lagi," terang Bhima
Bhima memprediksi bahwa pemerintahan baru Prabowo-Gibran tidak bisa menjalankan program anyarnya seperti makan siang gratis. Sebab, warisan utang yang tinggi dan program multiyears seperti IKN akan membutuhkan anggaran yang besar.
"Bisa jadi di tahun pertama lebih ke konsolidasi fiskal dulu, belum bisa jalankan program yang dikampanyekan. Baru ketika manajemen utang nya bisa dikendalikan, pajak naik maka ada fiscal space untuk jalankan program," jelasnya
"Untuk membayar pokok dan bunga utang, serta menutup kekurangan anggaran, kita terpaksa berhutang lebih banyak lagi; bisa dikatakan kita sudah terjebak dalam utang, dan jebakan makin dalam," terangnya
Wijayanto menambahkan, utang pemerintah saat ini digunakan untuk hal-hal konsumtif seperti bansos, subsidi dan infrastruktur yang tidak berdampak pada efisiensi logistik seperti IKN, kereta cepat, dan bandara mangkrak.
"Jika utang BUMN, jaminan pemerintah, dan kewajiban pensiun diperhitungkan, situasi akan lebih mengkhawatirkan lagi," tegasnya
Senada dengan Wijayanto, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menilai semakin timpangnya penambahan utang dibandingkan dengan kenaikan rasio pajak, maka akan berimbas pada pelebaran defisit anggaran.
"Gali lubangnya semakin dalam. Situasi ini kemudian bisa menyebabkan chain reaction berupa kebutuhan utang baru yang lebih besar lagi," terang Bhima
Bhima memprediksi bahwa pemerintahan baru Prabowo-Gibran tidak bisa menjalankan program anyarnya seperti makan siang gratis. Sebab, warisan utang yang tinggi dan program multiyears seperti IKN akan membutuhkan anggaran yang besar.
"Bisa jadi di tahun pertama lebih ke konsolidasi fiskal dulu, belum bisa jalankan program yang dikampanyekan. Baru ketika manajemen utang nya bisa dikendalikan, pajak naik maka ada fiscal space untuk jalankan program," jelasnya
(fch)
tulis komentar anda