Dianggap Tak Becus Atasi Impor Ilegal, Pelaku Usaha Tekstil Minta Sri Mulyani Dipecat
Selasa, 20 Agustus 2024 - 14:57 WIB
AMTI mengatakan hingga saat ini praktik importasi borongan masih terus terjadi tanpa ada larangan dari Kementerian Keuangan. Foto/Dok
JAKARTA - Aliansi Masyarakat Tekstil Indonesia (AMTI) mendesak agar Presiden Jokowi segera memecat Menteri Keuangan Sri Mulyani lantaran dinilai menjadi penyebab ambruknya industri tekstil lokal.
Agus Riyanto selaku Koordinator AMTI menyebut bahwa hingga saat ini praktik importasi borongan masih terus terjadi tanpa ada perintah larangan dari para petinggi Kementerian Keuangan.
"Hal ini sangat mendesak, kami menghindari keterpurukan yang lebih dalam lagi dalam 3 bulan kedepan sebelum pemerintahan baru dimulai," ungkap Agus dalam pernyataan resminya pada Selasa (20/8/2024).
"Mereka seperti merestui praktik importasi ilegal ini," tambahnya.
Lebih lanjut Agus mengatakan, meskipun pemerintah melalui Kementerian Perdagangan telah membentuk SATGAS, namun kondisi industri masih terpuruk, bahkan semakin memburuk.
Menurutnya, ini karena wilayah kerja SATGAS hanya terbatas di pasar dalam negeri padahal permasalahan utamanya ada di Pelabuhan, dimana Bea Cukai terus membuka pintu bagi praktik importasi illegal.
"Hingga saat ini sepertinya tidak ada niatan dari Menteri Keuangan untuk mengatasi permasalahan” tuturnya.
Ketua Umum Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya, Nandi Herdiaman juga menyatakan bahwa kondisi IKM masih terpuruk meskipun di bulan Juni ada sedikit order dari konsumsi seragam.
Agus Riyanto selaku Koordinator AMTI menyebut bahwa hingga saat ini praktik importasi borongan masih terus terjadi tanpa ada perintah larangan dari para petinggi Kementerian Keuangan.
"Hal ini sangat mendesak, kami menghindari keterpurukan yang lebih dalam lagi dalam 3 bulan kedepan sebelum pemerintahan baru dimulai," ungkap Agus dalam pernyataan resminya pada Selasa (20/8/2024).
"Mereka seperti merestui praktik importasi ilegal ini," tambahnya.
Lebih lanjut Agus mengatakan, meskipun pemerintah melalui Kementerian Perdagangan telah membentuk SATGAS, namun kondisi industri masih terpuruk, bahkan semakin memburuk.
Menurutnya, ini karena wilayah kerja SATGAS hanya terbatas di pasar dalam negeri padahal permasalahan utamanya ada di Pelabuhan, dimana Bea Cukai terus membuka pintu bagi praktik importasi illegal.
"Hingga saat ini sepertinya tidak ada niatan dari Menteri Keuangan untuk mengatasi permasalahan” tuturnya.
Ketua Umum Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya, Nandi Herdiaman juga menyatakan bahwa kondisi IKM masih terpuruk meskipun di bulan Juni ada sedikit order dari konsumsi seragam.
tulis komentar anda