Pembangunan Bendungan PLTA Kayan Cascade Segera Direalisasikan
Selasa, 20 Agustus 2024 - 23:48 WIB
Pembangunan bendungan PLTA Kayan Cascade di Bulungan, Kalimantan Utara segera direalisasikan. FOTO/dok.SINDOnews
JAKARTA - PT Kayan Hydro Energy (PT KHE) berkomitmen untuk mempercepat realisasi pembangunan bendungan PLTA Kayan Cascade di Bulungan, Kalimantan Utara. Proyek tersebut dinilai penting untuk mendukung transisi energi di Indonesia dari fosil ke energi hijau.
"Proyek ini sangat penting untuk Indonesia, terutama dalam kaitannya dengan transisi energi. Kami dari Kayan Hydro Energy berkomitmen merealisasikan proyek ini secepatnya sesuai dengan program yang telah dicanangkan pemerintah," ujar perwakilan holding perusahaan yang menaungi PT KHE, Eko Permanahadi, dalam acara Business Dinner on an Investment Opportunity in Kayan Hydro Power Energy, di Jakarta, dikutip Selasa (20/8/2024).
Eko menegaskan bahwa tujuan dari forum ini untuk membangun kemitraan setara dengan pihak Jepang. Menurutnya, pihaknya berada dalam posisi yang sama dengan mereka. "Bukan hanya sekadar mencari investor, tapi kami juga berinvestasi dan berkomitmen dalam proyek ini," jelasnya.
Semnetara Deputi Menteri Koordinator Bidang Kerja Sama Ekonomi Internasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Edi Prio Pambudi, yang juga hadir, menekankan bahwa perizinan bukanlah masalah utama dalam proyek ini, melainkan pengelolaan Sungai Kayan yang menjadi sumber energi PLTA tersebut.
"Pengelolaan Sungai Kayan sangat penting karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Kami tidak ingin sungai ini dikendalikan oleh pihak luar," tegasnya.
Sedangkan, Komite Eksekutif PT KHE Steven Kho menjelaskan bahwa perizinan untuk proyek PLTA Kayan Cascade cukup kompleks dan berlapis karena belum ada preseden proyek sebesar ini di Indonesia maupun Asia Tenggara.
"Proses perizinan sangat panjang, dengan lebih dari 60 izin yang diperlukan, dan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk diselesaikan," ujarnya.
Baca Juga: PLTA Upper Cisokan Beri Bantuan Air Bersih untuk 494 Kepala Keluarga
Steven menambahkan kendala terbesar adalah memastikan proyek ini tetap berada di bawah kendali Indonesia. Meskipun sulit, pemerintah dan PT KHE terus berkomitmen untuk memastikan bahwa Indonesia tetap menjadi pengendali utama dalam proyek ini.
"Proyek ini sangat penting untuk Indonesia, terutama dalam kaitannya dengan transisi energi. Kami dari Kayan Hydro Energy berkomitmen merealisasikan proyek ini secepatnya sesuai dengan program yang telah dicanangkan pemerintah," ujar perwakilan holding perusahaan yang menaungi PT KHE, Eko Permanahadi, dalam acara Business Dinner on an Investment Opportunity in Kayan Hydro Power Energy, di Jakarta, dikutip Selasa (20/8/2024).
Eko menegaskan bahwa tujuan dari forum ini untuk membangun kemitraan setara dengan pihak Jepang. Menurutnya, pihaknya berada dalam posisi yang sama dengan mereka. "Bukan hanya sekadar mencari investor, tapi kami juga berinvestasi dan berkomitmen dalam proyek ini," jelasnya.
Semnetara Deputi Menteri Koordinator Bidang Kerja Sama Ekonomi Internasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Edi Prio Pambudi, yang juga hadir, menekankan bahwa perizinan bukanlah masalah utama dalam proyek ini, melainkan pengelolaan Sungai Kayan yang menjadi sumber energi PLTA tersebut.
"Pengelolaan Sungai Kayan sangat penting karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Kami tidak ingin sungai ini dikendalikan oleh pihak luar," tegasnya.
Sedangkan, Komite Eksekutif PT KHE Steven Kho menjelaskan bahwa perizinan untuk proyek PLTA Kayan Cascade cukup kompleks dan berlapis karena belum ada preseden proyek sebesar ini di Indonesia maupun Asia Tenggara.
"Proses perizinan sangat panjang, dengan lebih dari 60 izin yang diperlukan, dan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk diselesaikan," ujarnya.
Baca Juga: PLTA Upper Cisokan Beri Bantuan Air Bersih untuk 494 Kepala Keluarga
Steven menambahkan kendala terbesar adalah memastikan proyek ini tetap berada di bawah kendali Indonesia. Meskipun sulit, pemerintah dan PT KHE terus berkomitmen untuk memastikan bahwa Indonesia tetap menjadi pengendali utama dalam proyek ini.
tulis komentar anda