Perang Berkepanjangan di Gaza, Ekonomi Israel Batuk-batuk
Jum'at, 23 Agustus 2024 - 14:26 WIB
Baca Juga: Eks Jenderal Zionis Ramalkan Israel Runtuh dalam Setahun, Jika...
"Penurunan peringkat setelah perang dan risiko geopolitik yang ditimbulkannya adalah wajar," kata Smotrich, menurut laporan media. Ia menambahkan bahwa anggaran yang bertanggung jawab akan segera disahkan, dan peringkat Israel akan naik "dengan sangat cepat". Namun untuk saat ini, masih ada keraguan tentang jadwal anggaran. Ada spekulasi bahwa Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menunda paket fiskalnya, yang mungkin terbukti tidak populer di dalam negeri.
Kegagalan untuk meloloskan anggaran pada tanggal 31 Maret 2025 secara otomatis akan memicu pemilihan umum dadakan. Awal minggu ini, kepala Bank Sentral Israel – Amir Yaron – meminta Netanyahu untuk mempercepat anggaran negara 2025, karena penundaan lebih lanjut berisiko memicu ketidakstabilan pasar keuangan.
Sementara itu, Fitch yakin bahwa Israel akan mengadopsi kombinasi langkah-langkah penghematan dan kenaikan pajak. Namun dalam laporan mereka pada 12 Agustus, analis Fitch Cedric Julien Berry dan Jose Mantero menunjukkan bahwa "perpecahan politik, politik koalisi, dan keharusan militer dapat menghambat konsolidasi fiskal". Terlebih lagi, lembaga pemeringkat memperingatkan bahwa "konflik di Gaza dapat berlangsung hingga 2025 dan ada risiko meluas ke front lain".
Pada hari Senin, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan bahwa Netanyahu telah menerima "proposal penghubung" yang dirancang untuk mencapai gencatan senjata antara Israel dan Hamas dan meredakan ketegangan yang meningkat dengan Iran. Hamas belum menyetujui usulan tersebut, dan menyebutnya sebagai upaya AS untuk mengulur waktu "agar Israel melanjutkan genosidanya". Sebaliknya, kelompok Palestina tersebut mendesak agar proposal sebelumnya yang diumumkan oleh Presiden AS Joe Biden dikembalikan, yang lebih menjamin bahwa gencatan senjata akan mengakhiri perang secara permanen.
Sementara, Netanyahu bersikeras bahwa perang akan terus berlanjut hingga Hamas hancur total, bahkan jika kesepakatan disetujui. Pejabat Israel, termasuk Menteri Pertahanan Yoav Gallant, telah menepis gagasan kemenangan total melawan Hamas. "Korban jiwa (dari perang yang lebih luas) bisa jadi signifikan. Akan ada juga biaya ekonomi yang sangat besar," kata Omer Moav, seorang profesor ekonomi Israel di Universitas Warwick. "Bagi Israel, perang yang panjang akan menimbulkan biaya tinggi dan defisit yang lebih besar,"tambahnya.
Selain merusak profil utang Israel, Moav mengatakan bahwa pertempuran yang berkepanjangan akan menimbulkan “biaya lain”, seperti kekurangan tenaga kerja dan kerusakan infrastruktur, serta kemungkinan sanksi internasional terhadap Israel. “Israel saat ini mengabaikan fakta bahwa ekonomi dapat menyebabkan kerusakan (masyarakat) yang lebih besar daripada perang itu sendiri,” kata Moav.
"Penurunan peringkat setelah perang dan risiko geopolitik yang ditimbulkannya adalah wajar," kata Smotrich, menurut laporan media. Ia menambahkan bahwa anggaran yang bertanggung jawab akan segera disahkan, dan peringkat Israel akan naik "dengan sangat cepat". Namun untuk saat ini, masih ada keraguan tentang jadwal anggaran. Ada spekulasi bahwa Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menunda paket fiskalnya, yang mungkin terbukti tidak populer di dalam negeri.
Kegagalan untuk meloloskan anggaran pada tanggal 31 Maret 2025 secara otomatis akan memicu pemilihan umum dadakan. Awal minggu ini, kepala Bank Sentral Israel – Amir Yaron – meminta Netanyahu untuk mempercepat anggaran negara 2025, karena penundaan lebih lanjut berisiko memicu ketidakstabilan pasar keuangan.
Sementara itu, Fitch yakin bahwa Israel akan mengadopsi kombinasi langkah-langkah penghematan dan kenaikan pajak. Namun dalam laporan mereka pada 12 Agustus, analis Fitch Cedric Julien Berry dan Jose Mantero menunjukkan bahwa "perpecahan politik, politik koalisi, dan keharusan militer dapat menghambat konsolidasi fiskal". Terlebih lagi, lembaga pemeringkat memperingatkan bahwa "konflik di Gaza dapat berlangsung hingga 2025 dan ada risiko meluas ke front lain".
Pada hari Senin, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan bahwa Netanyahu telah menerima "proposal penghubung" yang dirancang untuk mencapai gencatan senjata antara Israel dan Hamas dan meredakan ketegangan yang meningkat dengan Iran. Hamas belum menyetujui usulan tersebut, dan menyebutnya sebagai upaya AS untuk mengulur waktu "agar Israel melanjutkan genosidanya". Sebaliknya, kelompok Palestina tersebut mendesak agar proposal sebelumnya yang diumumkan oleh Presiden AS Joe Biden dikembalikan, yang lebih menjamin bahwa gencatan senjata akan mengakhiri perang secara permanen.
Sementara, Netanyahu bersikeras bahwa perang akan terus berlanjut hingga Hamas hancur total, bahkan jika kesepakatan disetujui. Pejabat Israel, termasuk Menteri Pertahanan Yoav Gallant, telah menepis gagasan kemenangan total melawan Hamas. "Korban jiwa (dari perang yang lebih luas) bisa jadi signifikan. Akan ada juga biaya ekonomi yang sangat besar," kata Omer Moav, seorang profesor ekonomi Israel di Universitas Warwick. "Bagi Israel, perang yang panjang akan menimbulkan biaya tinggi dan defisit yang lebih besar,"tambahnya.
Selain merusak profil utang Israel, Moav mengatakan bahwa pertempuran yang berkepanjangan akan menimbulkan “biaya lain”, seperti kekurangan tenaga kerja dan kerusakan infrastruktur, serta kemungkinan sanksi internasional terhadap Israel. “Israel saat ini mengabaikan fakta bahwa ekonomi dapat menyebabkan kerusakan (masyarakat) yang lebih besar daripada perang itu sendiri,” kata Moav.
(fjo)
Lihat Juga :