Sri Mulyani Bertemu Prabowo, Ditawari Jadi Menkeu lagi?
Rabu, 11 September 2024 - 16:17 WIB
Pertemuan ini tidak ada pembahasan atau tawaran Sri Mulyani untuk kembali bergabung menjadi kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto.
JAKARTA - Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono membeberkan isi pertemuan dirinya bersama dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.
Diakui Thomas, dalam pertemuan itu tidak ada pembahasan atau tawaran Sri Mulyani untuk kembali bergabung menjadi kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Baca Juga : Prabowo Mau Bikin Kementerian/Lembaga Baru, Bagaimana Anggarannya?
"Tidak ada. Kita tidak memberikan, tidak ada bahasan sama sekali mengenai posisi dan apa, baik itu antara Menkeu Sri Mulyani dan Pak Prabowo maupun secara keseluruhan kabinet," tuturnya saat diskusi dengan para media, Rabu (11/9/2024).
Thomas menuturkan, pertemuan itu hanya membicarakan substansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 yang sebelumnya memang telah dibahas dengan DPR RI.
"Kenapa ini penting dua-duanya? Karena ini adalah masa transisi, Pak Presiden Terpilih akan nanti menjadi Presiden tanggal 20 Oktober dan Ibu menkeu merasa perlu memberikan Presiden Terpilih saat ini posisi-posisi APBN kita di tiga bulan terakhir," paparnya.
Diakui Thomas, dalam pertemuan itu tidak ada pembahasan atau tawaran Sri Mulyani untuk kembali bergabung menjadi kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Baca Juga : Prabowo Mau Bikin Kementerian/Lembaga Baru, Bagaimana Anggarannya?
"Tidak ada. Kita tidak memberikan, tidak ada bahasan sama sekali mengenai posisi dan apa, baik itu antara Menkeu Sri Mulyani dan Pak Prabowo maupun secara keseluruhan kabinet," tuturnya saat diskusi dengan para media, Rabu (11/9/2024).
Thomas menuturkan, pertemuan itu hanya membicarakan substansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 yang sebelumnya memang telah dibahas dengan DPR RI.
"Kenapa ini penting dua-duanya? Karena ini adalah masa transisi, Pak Presiden Terpilih akan nanti menjadi Presiden tanggal 20 Oktober dan Ibu menkeu merasa perlu memberikan Presiden Terpilih saat ini posisi-posisi APBN kita di tiga bulan terakhir," paparnya.
Lihat Juga :