Bahlil Tuding Kemenkeu Sengaja Bikin Pipa Gas Cirebon-Semarang II Gagal
Kamis, 12 September 2024 - 14:10 WIB
Bahlil mengatakan anggaran yang tidak disetujui oleh Banggar akan membuat program yang disusun ESDM akan mandek dalam setahun ke depan. Foto/Dok
JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menuding Kementerian Keuangan sengaja membuat proyek Pipa Transmisi Gas Cirebon-Semarang (Pipa Cisem) Tahap 2 gagal.
Awalnya Bahlil menyampaikan bahwa pihaknya telah mengusulkan anggaran sekitar Rp10,8 triliun dengan rincian Rp3,91 triliun untuk belanja operasional dan rutinitas di Kementerian ESDM dan sisanya Rp4,2 triliun untuk membangun jaringan pipa gas dan yang lainnya yaitu untuk program-program kerakyatan.
Namun ternyata, Badan Anggaran (Banggar) hanya menyepakati Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tahun Anggaran (TA) 2025 sebesar Rp3.909.696.998.000. Sehingga jumlah ini lebih kecil dari anggaran yang disepakati dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri ESDM pada 5 September yang lalu sebesar Rp10,8 triliun tersebut.
Diakui Bahlil, karena anggaran sekitar Rp3,91 triliun itu telah disetujui maka pihaknya pun menerima besaran tersebut. Namun dirinya meminta Komisi VII untuk membuat kesimpulan rapat yang kemudian disampaikan kepada publik terkait anggaran yang tidak disetujui oleh Banggar tersebut.
"Namun pimpinan harus kita membuat juga dalam risalah rapat seharus menyampaikan kepada publik jangan sampai dianggap Menteri ESDM baru satu bulan terus gak bisa kerja," jelasnya dalam Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR RI, Jakarta, Kamis (12/9/2024).
Selain itu, Bahlil juga menegaskan apabila terdapat anggaran yang tidak disetujui oleh Banggar maka sejumlah program yang telah disusun Kementerian ESDM tentunya akan mandek dalam setahun ke depan. Salah satunya proyek pembangunan Pipa Gas Cirebon-Semarang 2 dan pipa gas Dumai-Sei Mangkei yang jika tidak dibiayai oleh negara maka harus dikerjasamakan dengan pihak swasta.
"Untuk urusan ini kan pemimpin terdahulu sudah melakukan tender dan sudah selesai. Dan kalau tidak dianggarkan artinya memang kita khususnya Kementerian Keuangan mungkin sengaja untuk membuat program ini gagal," tegasnya.
Bahlil juga menekankan kepada Komisi VII DPR RI untuk tidak bertanya perihal perkembangan proyek gas apabila anggaran tidak juga turun.
"Jadi pimpinan kalau boleh kalau ini kami saran kami segera kita membuat catatan. Tapi andaikan pun tidak ada catatan itu maka kalau boleh rapat-rapat berikutnya jangan tanya kami tentang pipa. Karena apa? Parlemen boleh menanyakan apabila diberikan ruang biaya untuk kami mengerjakan. Jadi kalau tidak ada pekerjaan apa yang mau ditanyakan?," tegasnya Bahlil.
"Yang kedua kita jelaskan kepada publik bahwa pipa ini gak bisa berjalan. Jadi jangan sampai dianggap kita ini yang mandek," pungkas Bahlil.
Awalnya Bahlil menyampaikan bahwa pihaknya telah mengusulkan anggaran sekitar Rp10,8 triliun dengan rincian Rp3,91 triliun untuk belanja operasional dan rutinitas di Kementerian ESDM dan sisanya Rp4,2 triliun untuk membangun jaringan pipa gas dan yang lainnya yaitu untuk program-program kerakyatan.
Namun ternyata, Badan Anggaran (Banggar) hanya menyepakati Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tahun Anggaran (TA) 2025 sebesar Rp3.909.696.998.000. Sehingga jumlah ini lebih kecil dari anggaran yang disepakati dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri ESDM pada 5 September yang lalu sebesar Rp10,8 triliun tersebut.
Diakui Bahlil, karena anggaran sekitar Rp3,91 triliun itu telah disetujui maka pihaknya pun menerima besaran tersebut. Namun dirinya meminta Komisi VII untuk membuat kesimpulan rapat yang kemudian disampaikan kepada publik terkait anggaran yang tidak disetujui oleh Banggar tersebut.
"Namun pimpinan harus kita membuat juga dalam risalah rapat seharus menyampaikan kepada publik jangan sampai dianggap Menteri ESDM baru satu bulan terus gak bisa kerja," jelasnya dalam Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR RI, Jakarta, Kamis (12/9/2024).
Selain itu, Bahlil juga menegaskan apabila terdapat anggaran yang tidak disetujui oleh Banggar maka sejumlah program yang telah disusun Kementerian ESDM tentunya akan mandek dalam setahun ke depan. Salah satunya proyek pembangunan Pipa Gas Cirebon-Semarang 2 dan pipa gas Dumai-Sei Mangkei yang jika tidak dibiayai oleh negara maka harus dikerjasamakan dengan pihak swasta.
"Untuk urusan ini kan pemimpin terdahulu sudah melakukan tender dan sudah selesai. Dan kalau tidak dianggarkan artinya memang kita khususnya Kementerian Keuangan mungkin sengaja untuk membuat program ini gagal," tegasnya.
Bahlil juga menekankan kepada Komisi VII DPR RI untuk tidak bertanya perihal perkembangan proyek gas apabila anggaran tidak juga turun.
"Jadi pimpinan kalau boleh kalau ini kami saran kami segera kita membuat catatan. Tapi andaikan pun tidak ada catatan itu maka kalau boleh rapat-rapat berikutnya jangan tanya kami tentang pipa. Karena apa? Parlemen boleh menanyakan apabila diberikan ruang biaya untuk kami mengerjakan. Jadi kalau tidak ada pekerjaan apa yang mau ditanyakan?," tegasnya Bahlil.
"Yang kedua kita jelaskan kepada publik bahwa pipa ini gak bisa berjalan. Jadi jangan sampai dianggap kita ini yang mandek," pungkas Bahlil.
(fch)
tulis komentar anda