Soal Kebocoran Data NPWP, Sri Mulyani : Saya Minta Dirjen Pajak untuk Evaluasi
Kamis, 19 September 2024 - 13:10 WIB
Sri Mulyani meminta Dirjen Pajak untuk mencari tau masalah kebocoran data.Foto/Dok
JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara soal kebocoran 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), termasuk milik Menteri Kabinet Indonesia Maju, Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka.
Menurut Sri Mulyani, perihal kebocoran data tersebut dirinya sudah meminta jajaran Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo untuk melakukan pengecekkan dengan tim IT.
Baca Juga : Data NIK dan NPWP Gibran hingga Jokowi Bocor? Begini Respons DJP
"Kita sedang, saya sudah minta pak Dirjen Pajak dan seluruh pihak di Kemenkeu untuk melakukan evaluasi terhadap persoalannya, nanti akan disampaikan penjelasannya ya, oleh pak Dirjen Pajak dan tim IT-nya," ungkap Sri Mulyani usai konferensi pers di Kompleks Parlemen DPR, Jakarta, Kamis (19/9/2024).
Sebelumnya, ramai dugaan kebocoran 6 juta data NPWP yang kemudian diperjualbelikan di Breach Forums diungkap pendiri Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto dalam unggahannya di media sosial X, Rabu (18/9) lalu.
Selain NPWP, data yang juga terseret di antaranya nomor induk kependudukan (NIK), alamat, nomor handphone, email, dan data lainnya. Harga jual seluruh data itu mencapai Rp150 juta.
Menurut Sri Mulyani, perihal kebocoran data tersebut dirinya sudah meminta jajaran Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo untuk melakukan pengecekkan dengan tim IT.
Baca Juga : Data NIK dan NPWP Gibran hingga Jokowi Bocor? Begini Respons DJP
"Kita sedang, saya sudah minta pak Dirjen Pajak dan seluruh pihak di Kemenkeu untuk melakukan evaluasi terhadap persoalannya, nanti akan disampaikan penjelasannya ya, oleh pak Dirjen Pajak dan tim IT-nya," ungkap Sri Mulyani usai konferensi pers di Kompleks Parlemen DPR, Jakarta, Kamis (19/9/2024).
Sebelumnya, ramai dugaan kebocoran 6 juta data NPWP yang kemudian diperjualbelikan di Breach Forums diungkap pendiri Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto dalam unggahannya di media sosial X, Rabu (18/9) lalu.
Selain NPWP, data yang juga terseret di antaranya nomor induk kependudukan (NIK), alamat, nomor handphone, email, dan data lainnya. Harga jual seluruh data itu mencapai Rp150 juta.
Lihat Juga :