Dinilai Gagal Urus Beras, Kepemimpinan Bapanas Perlu Dievaluasi
Senin, 30 September 2024 - 15:58 WIB
"Artinya, tidak ada program, crash program yang dapat memungkinkan adanya penurunan impor beras atau bahan pangan sampai bulan Desember 2024," ungkap Defiyan.
Dia mengingatkan, di masa kepemimpinan Arief Prasetyo Adi sebagai Kepala Bapanas turut muncul skandal demurrage impor beras sebesar Rp294,5 miliar yang saat ini sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Defiyan menyebut skandal menyeret Bapanas-Perum Bulog ini sebagai sebuah skema manipulasi berbau korupsi.
"Selain itu, secara kumulatif hingga Mei 2024 menurut data BPS tercatat kenaikan impor komoditas pangan, seperti gandum sebesar 35,31%, lalu tepung gandum naik 14,43%, dan gula 0,66%," tegas dia.
Defiyan mengatakan, Bapanas pimpinan Arief Prasetyo Adi telah gagal untuk menyelesaikan masalah sektor perberasan bagi rakyat Indonesia. Bahkan kehadiran Bapanas pimpinan Arief Prasetyo Adi, lanjut dia hanya menciptakan jalur baru impor pangan di Indonesia yang menciptakan kartel-kartel baru.
"Artinya, permasalahan Bapanas tidak hanya soal adanya jalur baru dalam pengelolaan impor pangan, tetapi juga semakin menjauhkan dari penyelesaian masalah pangan serta pertanian dan hasil pertanian rakyat," pungkas dia.
Dia mengingatkan, di masa kepemimpinan Arief Prasetyo Adi sebagai Kepala Bapanas turut muncul skandal demurrage impor beras sebesar Rp294,5 miliar yang saat ini sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Defiyan menyebut skandal menyeret Bapanas-Perum Bulog ini sebagai sebuah skema manipulasi berbau korupsi.
"Selain itu, secara kumulatif hingga Mei 2024 menurut data BPS tercatat kenaikan impor komoditas pangan, seperti gandum sebesar 35,31%, lalu tepung gandum naik 14,43%, dan gula 0,66%," tegas dia.
Defiyan mengatakan, Bapanas pimpinan Arief Prasetyo Adi telah gagal untuk menyelesaikan masalah sektor perberasan bagi rakyat Indonesia. Bahkan kehadiran Bapanas pimpinan Arief Prasetyo Adi, lanjut dia hanya menciptakan jalur baru impor pangan di Indonesia yang menciptakan kartel-kartel baru.
"Artinya, permasalahan Bapanas tidak hanya soal adanya jalur baru dalam pengelolaan impor pangan, tetapi juga semakin menjauhkan dari penyelesaian masalah pangan serta pertanian dan hasil pertanian rakyat," pungkas dia.
Lihat Juga :