Puluhan Bandara-Pelabuhan Dibangun di Era Presiden Jokowi Demi Pemerataan Ekonomi
Kamis, 10 Oktober 2024 - 15:41 WIB
- Bandara Pohuwato, Gorontalo
- Bandara Kulon Progo, Yogyakarta
- Bandara Sobaham, Yahukimo
Dari 27 bandara di atas, Bandara Sobaham yang sedang dalam pembangunan diperkirakan rampung pada akhir tahun 2024. Selain pembangunan bandara baru, juga telah dilakukan rehabilitasi dan pengembangan fasilitas bandara, dengan tujuan untuk meningkatkan standar layanan dan keselamatan penerbangan. Fasilitas-fasilitas baru dan ditingkatkan seperti landas pacu yang diperpanjang, terminal yang diperluas, dan berbagai rehabilitasi lainnya. Setidaknya terdapat 64 bandara yang direhabilitasi dan dikembangkan.
“Pembangunan dan pengembangan infrastruktur transportasi udara selain bertujuan meningkatkan aksesibilitas ke daerah 3TP, pemerintah berharap untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah yang sebelumnya terpinggirkan. Ini menciptakan peluang investasi baru, menggerakkan sektor pariwisata, dan memperluas pasar bagi produk-produk lokal,” jelas Kristi.
Dia menambahkan, infrastruktur transportasi udara juga memiliki dampak positif secara sosial dengan memfasilitasi akses ke layanan kesehatan, pendidikan, dan sosial lainnya di daerah terpencil. Hal ini membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mengurangi kesenjangan antarwilayah.
Tidak hanya itu, pembangunan infrastruktur transportasi udara juga berkontribusi pada peningkatan keamanan, baik dalam hal transportasi barang maupun mobilitas manusia. Dengan menyediakan sarana transportasi yang lebih aman dan efisien, pemerintah dapat memperkuat kedaulatan negara dan melindungi kepentingan nasional.
“Dengan berbagai pencapaian dan manfaat tersebut, pembangunan infrastruktur transportasi udara di Indonesia akan terus menjadi salah satu prioritas utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan secara merata di seluruh pelosok negeri,” tuturnya.
Merekatkan Nusantara, MeretasKesenjangan
Dalam 10 tahun masa pemerintahan Presiden Jokowi, tercatatsebanyak50 pelabuhan baru dibangun yang tersebar di seluruh Nusantara. Terbaru, Presiden Jokowi meresmikan Makassar New Port (MNP), Sulawesi Selatan, pada Februari 2024, yang merupakan hub untuk meningkatkan efisiensi biaya logistik di Timur Indonesia.
Sejalan dengan visi Indonesia sebagai negara maritim, pelabuhan menjadi kunci utama konektivitas antardaerah melalui jalur laut. Keberadaan infrastruktur ini memudahkan distribusi logistik ke pelosok Tanah Air, sehingga menekan biaya atau disparitas harga barang yang dulunya cukup tinggi. Melalui program Tol Laut yang menjadi salah satu fokus pemerintah, beberapa pelabuhan besar dihubungkan agar menjadi ekosistem konektivitas yang mumpuni.
Mahakarya Jokowi di sektor pelabuhan pun mendapat apresiasi besar dari masyarakat. Ferry Yahya, seorang karyawan swasta, menilai sepanjang satu dekade fokus pemerintah mengejar ketertinggalan infrastruktur dari negara-negara lainnya di Asia Tenggara telah membuahkan hasil yang baik. “Kalau kita melihat secara jujur mengatakan semasa Jokowi ini infrastruktur sangat luar biasa, beliau mengejar ketertinggalan dibandingkan dengan negara tetangga kita Malaysia, itu sangat luar biasa,” ujar Ferry kepada MNC Portal, Minggu (22/9/2024).
Baca Juga: Rogoh Rp1.315 T untuk Infrastruktur Selama 10 Tahun, Jokowi Bangun Apa Saja?
Bahkan, dia memandang keberadaan 50 pelabuhan sebagai komitmen Jokowi mendorong bangkitnya makroekonomi nasional dan lokal. Pasalnya, Indonesia sebagai negara kepulauan memerlukan transportasi laut yang kuat, infrastruktur pelabuhan, sarana armada kapal, hingga bongkar muat yang memadai untuk menopang geliat ekonomi.
“Saya pikir apa yang dilakukan pembangunan infrastruktur itu dalam upaya untuk mendekatkan atau memeratakan pembangunan, apa yang dilakukan beliau di Papua misalnya itu suatu hal yang patut kita acungkan jempol,” ucapnya.“Makin dekatnya konektivitas antarprovinsi, terutama di Indonesia Timur, terutama di Maluku yang memerlukan banyak sekali memerlukan perjalanan melalui laut, termasuk menekan biaya logistik,” ujarnya.
Ferry bahkan menilai bahwa Presiden Jokowi telah meletakkan dasar infrastruktur yang kuat bagi Indonesia. Pelabuhan, jalan tol, jembatan, bandara, dan beragam jenis infrastruktur fisik lainnya merupakan investasi jangka panjang. Artinya, manfaat dan kegunaannya bakal lebih dirasakan oleh generasi-generasi mendatang. “Demikian juga dengan Tol Laut, termasuk pelabuhan, banyak sekarang yang dibuka, memang tidak dirasakan dalam waktu singkat, pasti akan kita rasakan jangka menengah dan jangka panjang, itu akan terasa, jangka panjangnya akan sangat bermanfaat,” pungkas dia.
Senada, Riadi Dwi Kuntoro, seorang warga DKI Jakarta, menilai bahwa isu pemerataan ekonomi antara Pulau Jawa dan daerah lainnya di Indonesia menjadi konsentrasi Jokowi selama 10 tahun terakhir. Fokus pembangunan yangJawa-sentris dan berpotensi memicu disintegrasi bangsa perlahan-lahan ditekan dengan memasifkan pembangunan infrastruktur di daerah, khususnya melalui pembangunan pelabuhan laut.
“Bagus banget, karena pemerataan ekonomi tentunya itu menjadiconcern ya, karena kesenjangan kita di Barat dan Timur sangat tinggi sekali ya. Contohnya, harga bahan pokok, BBM, mungkin adanya pelabuhan yang berada di setiap daerah di Indonesia bisa menekan kesenjangan tersebut. Jadi harga-harga di jawa dan daerah lain bisa merata,” ungkap Riadi saat ditemui MNC Portal.
Ekosistem konektivitas transportasi laut yang telah diinisiasi Presiden Jokowi pun diharapkan terus dilanjutkan dan diperkuat oleh pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Audi, warga DKI sekaligus pekerja swasta berharap capaian-capaian gemilang di sektor infrastruktur di era Jokowi dapat dilanjutkan oleh Prabowo.
“Kalau mungkin ditingkatkan lagi, terutama di pelabuhan karena negara kita kan negara maritim ya. Dengan adanya pelabuhan suplai barang semakin tinggi di daerah, sehingga masyarakat di Indonesia Timur bisa merasakan hal yang sama seperti di Indonesia barat soal kebutuhan,” tuturnya.
- Bandara Kulon Progo, Yogyakarta
- Bandara Sobaham, Yahukimo
Dari 27 bandara di atas, Bandara Sobaham yang sedang dalam pembangunan diperkirakan rampung pada akhir tahun 2024. Selain pembangunan bandara baru, juga telah dilakukan rehabilitasi dan pengembangan fasilitas bandara, dengan tujuan untuk meningkatkan standar layanan dan keselamatan penerbangan. Fasilitas-fasilitas baru dan ditingkatkan seperti landas pacu yang diperpanjang, terminal yang diperluas, dan berbagai rehabilitasi lainnya. Setidaknya terdapat 64 bandara yang direhabilitasi dan dikembangkan.
“Pembangunan dan pengembangan infrastruktur transportasi udara selain bertujuan meningkatkan aksesibilitas ke daerah 3TP, pemerintah berharap untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah yang sebelumnya terpinggirkan. Ini menciptakan peluang investasi baru, menggerakkan sektor pariwisata, dan memperluas pasar bagi produk-produk lokal,” jelas Kristi.
Dia menambahkan, infrastruktur transportasi udara juga memiliki dampak positif secara sosial dengan memfasilitasi akses ke layanan kesehatan, pendidikan, dan sosial lainnya di daerah terpencil. Hal ini membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mengurangi kesenjangan antarwilayah.
Tidak hanya itu, pembangunan infrastruktur transportasi udara juga berkontribusi pada peningkatan keamanan, baik dalam hal transportasi barang maupun mobilitas manusia. Dengan menyediakan sarana transportasi yang lebih aman dan efisien, pemerintah dapat memperkuat kedaulatan negara dan melindungi kepentingan nasional.
“Dengan berbagai pencapaian dan manfaat tersebut, pembangunan infrastruktur transportasi udara di Indonesia akan terus menjadi salah satu prioritas utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan secara merata di seluruh pelosok negeri,” tuturnya.
Merekatkan Nusantara, MeretasKesenjangan
Dalam 10 tahun masa pemerintahan Presiden Jokowi, tercatatsebanyak50 pelabuhan baru dibangun yang tersebar di seluruh Nusantara. Terbaru, Presiden Jokowi meresmikan Makassar New Port (MNP), Sulawesi Selatan, pada Februari 2024, yang merupakan hub untuk meningkatkan efisiensi biaya logistik di Timur Indonesia.
Sejalan dengan visi Indonesia sebagai negara maritim, pelabuhan menjadi kunci utama konektivitas antardaerah melalui jalur laut. Keberadaan infrastruktur ini memudahkan distribusi logistik ke pelosok Tanah Air, sehingga menekan biaya atau disparitas harga barang yang dulunya cukup tinggi. Melalui program Tol Laut yang menjadi salah satu fokus pemerintah, beberapa pelabuhan besar dihubungkan agar menjadi ekosistem konektivitas yang mumpuni.
Mahakarya Jokowi di sektor pelabuhan pun mendapat apresiasi besar dari masyarakat. Ferry Yahya, seorang karyawan swasta, menilai sepanjang satu dekade fokus pemerintah mengejar ketertinggalan infrastruktur dari negara-negara lainnya di Asia Tenggara telah membuahkan hasil yang baik. “Kalau kita melihat secara jujur mengatakan semasa Jokowi ini infrastruktur sangat luar biasa, beliau mengejar ketertinggalan dibandingkan dengan negara tetangga kita Malaysia, itu sangat luar biasa,” ujar Ferry kepada MNC Portal, Minggu (22/9/2024).
Baca Juga: Rogoh Rp1.315 T untuk Infrastruktur Selama 10 Tahun, Jokowi Bangun Apa Saja?
Bahkan, dia memandang keberadaan 50 pelabuhan sebagai komitmen Jokowi mendorong bangkitnya makroekonomi nasional dan lokal. Pasalnya, Indonesia sebagai negara kepulauan memerlukan transportasi laut yang kuat, infrastruktur pelabuhan, sarana armada kapal, hingga bongkar muat yang memadai untuk menopang geliat ekonomi.
“Saya pikir apa yang dilakukan pembangunan infrastruktur itu dalam upaya untuk mendekatkan atau memeratakan pembangunan, apa yang dilakukan beliau di Papua misalnya itu suatu hal yang patut kita acungkan jempol,” ucapnya.“Makin dekatnya konektivitas antarprovinsi, terutama di Indonesia Timur, terutama di Maluku yang memerlukan banyak sekali memerlukan perjalanan melalui laut, termasuk menekan biaya logistik,” ujarnya.
Ferry bahkan menilai bahwa Presiden Jokowi telah meletakkan dasar infrastruktur yang kuat bagi Indonesia. Pelabuhan, jalan tol, jembatan, bandara, dan beragam jenis infrastruktur fisik lainnya merupakan investasi jangka panjang. Artinya, manfaat dan kegunaannya bakal lebih dirasakan oleh generasi-generasi mendatang. “Demikian juga dengan Tol Laut, termasuk pelabuhan, banyak sekarang yang dibuka, memang tidak dirasakan dalam waktu singkat, pasti akan kita rasakan jangka menengah dan jangka panjang, itu akan terasa, jangka panjangnya akan sangat bermanfaat,” pungkas dia.
Senada, Riadi Dwi Kuntoro, seorang warga DKI Jakarta, menilai bahwa isu pemerataan ekonomi antara Pulau Jawa dan daerah lainnya di Indonesia menjadi konsentrasi Jokowi selama 10 tahun terakhir. Fokus pembangunan yangJawa-sentris dan berpotensi memicu disintegrasi bangsa perlahan-lahan ditekan dengan memasifkan pembangunan infrastruktur di daerah, khususnya melalui pembangunan pelabuhan laut.
“Bagus banget, karena pemerataan ekonomi tentunya itu menjadiconcern ya, karena kesenjangan kita di Barat dan Timur sangat tinggi sekali ya. Contohnya, harga bahan pokok, BBM, mungkin adanya pelabuhan yang berada di setiap daerah di Indonesia bisa menekan kesenjangan tersebut. Jadi harga-harga di jawa dan daerah lain bisa merata,” ungkap Riadi saat ditemui MNC Portal.
Ekosistem konektivitas transportasi laut yang telah diinisiasi Presiden Jokowi pun diharapkan terus dilanjutkan dan diperkuat oleh pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Audi, warga DKI sekaligus pekerja swasta berharap capaian-capaian gemilang di sektor infrastruktur di era Jokowi dapat dilanjutkan oleh Prabowo.
“Kalau mungkin ditingkatkan lagi, terutama di pelabuhan karena negara kita kan negara maritim ya. Dengan adanya pelabuhan suplai barang semakin tinggi di daerah, sehingga masyarakat di Indonesia Timur bisa merasakan hal yang sama seperti di Indonesia barat soal kebutuhan,” tuturnya.
(fjo)
Lihat Juga :