Pelaku Usaha Berharap Presiden Segera Bentuk Badan Otorita Sawit

Saat ini, kata Azis, ada 37 kementerian dan lembaga yang mengurus sektor sawit, dan masing-masing memiliki pandangan serta kebijakan yang berbeda-beda. Dia berharap, dengan adanya satu badan khusus, diplomasi yang dilakukan akan lebih terfokus. "Sekarang kan sudah ada BPDPKS, mungkin nanti tinggal mengembangkan badan tersebut. SDM-nya juga sudah ada, jadi tinggal dioptimalkan lagi," ujarnya.

Sementara itu, Pakar Hukum Kehutanan dan Perkebunan Sadino mengatakan, jika nanti ada badan khusus sawit, masalah di sektor itu akan bisa diselesaikan lebih cepat. "Artinya adalah kekacauan tadi itu ada yang mengurus secara khusus. Kalau ada kementerian yang berbeda-beda, siapa leadernya?" kata dia.

Terlebih, lanjut dia, jika sektor sawit nantinya memiliki otoritas yang kuat dan langsung berada di bawah Presiden. Hal itu memungkinkan persoalan regulasi yang saling bertentangan bisa diselesaikan. "Jadi jangan dianggap regulasi itu sebagai sesuatu yang mutlak atau 'kitab suci'. Apalagi cuma peraturan menteri, misalnya," tegas dia.

Sekretaris Jenderal DPP Apkasindo Rino Afrino pada diskusi itu mengatakan bahwa dalam dua minggu terakhir pihaknya telah melakukan pembicaraan teknis dengan salah satu kementerian mengenai pembentukan badan khusus sawit. Dia berharap isu ini agar segera sampai ke tangan Presiden.

"Karena jika ada badan yang lebih terorganisir, dengan validasi data yang lebih baik, tentu optimalisasi sektor ini akan lebih mudah dilakukan. Dan ujungnya adalah peningkatan penerimaan negara," ujar Rino.

Baca Juga: Tak Hanya Tentara, Rudal Korea Utara Juga Digunakan dalam Perang Ukraina