Penting untuk Dibenahi, Percepat Mekanisme Belanja Pemerintah

Pemerintah Indonesia juga harus mencontoh Australia yang memiliki satu sumber data. “Manfaatnya signifikan karena semua bisa saling berbagi penggunaan dan membentuk satu kesatuan persepsi. Ini tidak terjadi di sini karena antarregulator memiliki perbedaan data dan persepsi masing-masing. Ini harusnya tidak boleh terjadi,” ujarnya. (Baca juga: Hamas Sebut Kesepakatan UEA-Israel Memalukan)

Managing Director Political Economy and Policy Studies Anthony Budiawan mengatakan, di luar negeri seperti Singapura, bantuan langsung tunai diberikan kepada seluruh rumah tangga demi mengobati demand shock. Bila melihat negara lain, mereka memberikan bantuan tanpa membatasi jumlah gajinya.

Sementara di Indonesia tidak bisa melakukan hal seperti itu, karena adanya hambatan di fiskal. “Karena itu, kita butuh reformasi fiskal. Nantinya bila dibiarkan akan menjadi masalah besar dan akhirnya merusak sektor moneter yang sekarang masih aman saja,” ujar Anthony dalam kesempatan sama.

Lebih lanjut dia mengatakan, fokus utama bantuan langsung adalah menjaga pendapatan masyarakat agar tidak terjebak kemiskinan yang semakin parah. Pemerintah, menurutnya, jangan mengharapkan pertumbuhan ekonomi langsung muncul dengan menyalurkan bantuan langsung. “Negara besar lain jauh lebih besar bantuan tunai yang diberikan, tapi tetap resesi juga,” ujarnya.

Pengamat ekonomi dari Indef Bhima Yudhistira mengatakan, bantuan dari pemerintah yang diperluas kepada kelas menengah di satu sisi memang dibutuhkan, tapi ada beberapa catatan yang wajib diperhatikan. Khususnya terkait dengan data masyarakat penerima yang masih membutuhkan verifikasi. (Baca juga: Gubernur Anies Bikin Bank DKI Borong Penghargaan)