Prabowo Bentuk Satgas Percepatan Padat Karya, DPR Harap Industri Tekstil Makin Kuat
Jum'at, 21 Maret 2025 - 16:24 WIB
Baca Juga: Usai Di-PHK, Ribuan Mantan Buruh PT Sritex Tanda Tangani Kontrak Kerja dengan Investor Baru
Lebih lanjut, Ketua bidang UMKM dan Ekonomi Kreatif DPP PKB ini menyoroti pentingnya pemberian insentif bagi industri tekstil agar tetap kompetitif. Ia menegaskan bahwa selain melindungi industri dari serbuan produk impor murah, pemerintah juga harus memberikan stimulus bagi pelaku usaha lokal, baik dalam bentuk keringanan pajak, subsidi energi, maupun akses pendanaan yang lebih mudah.
"Industri tekstil adalah sektor strategis yang menyerap banyak tenaga kerja. Jika kita ingin mempertahankan daya saingnya, pemerintah harus hadir dengan kebijakan yang benar-benar mendukung, termasuk insentif fiskal dan kemudahan akses pembiayaan bagi pelaku usaha dalam
negeri," tambahnya.
Namun, legislator asal Lampung ini mengingatkan bahwa percepatan perizinan harus tetap mempertimbangkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Menurutnya, penyederhanaan birokrasi harus tetap seimbang dengan prinsip keberlanjutan, di mana perizinan dapat dipercepat dan prosesnya lebih efisien, tetapi tetap memperhatikan dampak ekologis serta keberlanjutan lingkungan.
Lebih lanjut, Ketua bidang UMKM dan Ekonomi Kreatif DPP PKB ini menyoroti pentingnya pemberian insentif bagi industri tekstil agar tetap kompetitif. Ia menegaskan bahwa selain melindungi industri dari serbuan produk impor murah, pemerintah juga harus memberikan stimulus bagi pelaku usaha lokal, baik dalam bentuk keringanan pajak, subsidi energi, maupun akses pendanaan yang lebih mudah.
"Industri tekstil adalah sektor strategis yang menyerap banyak tenaga kerja. Jika kita ingin mempertahankan daya saingnya, pemerintah harus hadir dengan kebijakan yang benar-benar mendukung, termasuk insentif fiskal dan kemudahan akses pembiayaan bagi pelaku usaha dalam
negeri," tambahnya.
Namun, legislator asal Lampung ini mengingatkan bahwa percepatan perizinan harus tetap mempertimbangkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Menurutnya, penyederhanaan birokrasi harus tetap seimbang dengan prinsip keberlanjutan, di mana perizinan dapat dipercepat dan prosesnya lebih efisien, tetapi tetap memperhatikan dampak ekologis serta keberlanjutan lingkungan.
Lihat Juga :