Prabowo Hapus Kuota Impor Pangan, Wamentan Sebut Bukan Berarti Jor-joran
Jum'at, 11 April 2025 - 10:40 WIB
Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono. FOTO/dok.SindoNews
JAKARTA - Pemerintah memastikan kebijakan penghapusan sistem kuota impor pangan tidak akan mengancam keberlangsungan industri dalam negeri dan tetap berkomitmen menjaga kepentingan petani serta mendorong swasembada nasional.
Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan bahwa langkah ini bukan berarti membuka keran impor secara besar-besaran. Menurutnya, kebijakan ini justru diarahkan untuk menciptakan sistem rantai pasok pangan yang lebih adil dan efisien.
"Bukan berarti kemudian impor besar-besaran, semua diimpor bukan! Tetap harus melindungi produksi dalam negeri, baik untuk komoditas pangan, teknologi, pakaian, atau apapun. Produksi dalam negeri tetap diprioritaskan," ujar Sudaryono dalam siaran pers, Jumat (11/4/2025).
Baca Juga: Prabowo Ingin Kuota Impor Tak Diskriminatif dan Hanya Untungkan Segelintir Orang
Dia menjelaskan, penghapusan kuota impor hanya diterapkan pada sektor tertentu, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan industri. Misalnya, dalam hal impor daging beku yang dibutuhkan oleh pelaku industri pangan.
"Misalnya butuh impor daging beku, yang butuh industri, ya sudah industri saja yang impor. Tidak perlu ada pihak tertentu yang diberi kuota dan hak khusus. Menurut Pak Presiden, itu tidak adil," jelasnya.
Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan bahwa langkah ini bukan berarti membuka keran impor secara besar-besaran. Menurutnya, kebijakan ini justru diarahkan untuk menciptakan sistem rantai pasok pangan yang lebih adil dan efisien.
"Bukan berarti kemudian impor besar-besaran, semua diimpor bukan! Tetap harus melindungi produksi dalam negeri, baik untuk komoditas pangan, teknologi, pakaian, atau apapun. Produksi dalam negeri tetap diprioritaskan," ujar Sudaryono dalam siaran pers, Jumat (11/4/2025).
Baca Juga: Prabowo Ingin Kuota Impor Tak Diskriminatif dan Hanya Untungkan Segelintir Orang
Dia menjelaskan, penghapusan kuota impor hanya diterapkan pada sektor tertentu, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan industri. Misalnya, dalam hal impor daging beku yang dibutuhkan oleh pelaku industri pangan.
"Misalnya butuh impor daging beku, yang butuh industri, ya sudah industri saja yang impor. Tidak perlu ada pihak tertentu yang diberi kuota dan hak khusus. Menurut Pak Presiden, itu tidak adil," jelasnya.
Lihat Juga :