Legislator Wanti-wanti Membuka Keran Ekspor Bakal Menghambat Hilirisasi Bauksit
Jum'at, 02 Mei 2025 - 13:50 WIB
Sharon menyebut, pengalaman serupa pernah terjadi saat larangan ekspor pertama diberlakukan di era Presiden SBY, yang mendorong pembangunan smelter oleh WHW di Kalimantan Barat. Namun setelah kebijakan dilonggarkan, komitmen pembangunan banyak yang terhenti karena lebih menguntungkan menjual material mentah.
“Zaman itu WHW bangun karena ekspor ditutup. Tapi ketika dibuka lagi, banyak yang berhenti membangun karena lebih untung jual bahan mentah. Kalau pola ini terus berulang, investor akan ragu menaruh uangnya di proyek jangka panjang,” ujarnya.
Sebagai wakil rakyat dari Kalimantan Barat, Sharon menyayangkan proyek-proyek smelter yang mandek. Seperti PT Dinamika Sejahtera Mandiri, PT Laman Mining, PT Kalbar Bumi Perkasa, PT Parenggean Makmur Sejahtera, PT Persada Pratama Cemerlang, PT Quality Sukses Sejahtera dan PT Sumber Bumi Marau. Ia mempertanyakan, urgensi relaksasi ekspor, sementara banyak proyek bahkan belum memulai konstruksi.
“Tiangnya saja belum ada (pembangunan smelter). Kalau mau relaksasi, harus ditinjau ulang apakah sesuai dengan visi dan misi Presiden. Jangan sampai relaksasi membuat yang mau komit bangun jadi mundur semua,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa solusi dari kondisi saat ini bukan dengan membuka ekspor, melainkan dengan mempercepat pembangunan smelter, memberikan insentif investasi, dan menjamin penerapan Harga Patokan Mineral (HPM) yang adil, terutama untuk pelaku usaha lokal.
“Zaman itu WHW bangun karena ekspor ditutup. Tapi ketika dibuka lagi, banyak yang berhenti membangun karena lebih untung jual bahan mentah. Kalau pola ini terus berulang, investor akan ragu menaruh uangnya di proyek jangka panjang,” ujarnya.
Sebagai wakil rakyat dari Kalimantan Barat, Sharon menyayangkan proyek-proyek smelter yang mandek. Seperti PT Dinamika Sejahtera Mandiri, PT Laman Mining, PT Kalbar Bumi Perkasa, PT Parenggean Makmur Sejahtera, PT Persada Pratama Cemerlang, PT Quality Sukses Sejahtera dan PT Sumber Bumi Marau. Ia mempertanyakan, urgensi relaksasi ekspor, sementara banyak proyek bahkan belum memulai konstruksi.
“Tiangnya saja belum ada (pembangunan smelter). Kalau mau relaksasi, harus ditinjau ulang apakah sesuai dengan visi dan misi Presiden. Jangan sampai relaksasi membuat yang mau komit bangun jadi mundur semua,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa solusi dari kondisi saat ini bukan dengan membuka ekspor, melainkan dengan mempercepat pembangunan smelter, memberikan insentif investasi, dan menjamin penerapan Harga Patokan Mineral (HPM) yang adil, terutama untuk pelaku usaha lokal.
Lihat Juga :