Relawan dan Tukang Survei Panen Jabatan Komisaris, Profesionalisme atau Balas Budi Politik?
Jum'at, 11 Juli 2025 - 19:27 WIB
Penunjukan tokoh-tokoh berlatar belakang politik dan survei dianggap mengancam independensi serta profesionalisme BUMN strategis seperti Pertamina, yang seharusnya dipimpin oleh orang-orang yang profesional dengan kompetensi di bidang energi dan tata kelola perusahaan.
Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios), Media Wahyu Askar, menyebut fenomena ini sebagai bentuk konflik kepentingan yang serius. Menurutnya, lembaga survei yang seharusnya bersifat ilmiah dan independen justru berubah menjadi alat kampanye politik.
"Ini membuktikan banyak data survei yang manipulatif, karena setelah kandidat tertentu menang, para tokoh survei justru mendapat posisi jabatan. Ini bentuk nyata balas budi politik," ujar Media saat berbincang dengan SindoNews, Jumat (11/7).
Ia mengingatkan, praktik semacam ini membawa risiko besar terhadap masa depan demokrasi dan tata kelola BUMN. Jika dibiarkan, lembaga survei akan kehilangan kredibilitas dan menjadi bagian dari jejaring kekuasaan yang tidak netral.
"Ketika tokoh survei masuk ke BUMN tanpa kapasitas yang jelas, maka arah kebijakan perusahaan bisa terdistorsi oleh kepentingan politik, bukan pada asas keekonomian atau kebutuhan energi nasional," tegas dia.
Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios), Media Wahyu Askar, menyebut fenomena ini sebagai bentuk konflik kepentingan yang serius. Menurutnya, lembaga survei yang seharusnya bersifat ilmiah dan independen justru berubah menjadi alat kampanye politik.
"Ini membuktikan banyak data survei yang manipulatif, karena setelah kandidat tertentu menang, para tokoh survei justru mendapat posisi jabatan. Ini bentuk nyata balas budi politik," ujar Media saat berbincang dengan SindoNews, Jumat (11/7).
Ia mengingatkan, praktik semacam ini membawa risiko besar terhadap masa depan demokrasi dan tata kelola BUMN. Jika dibiarkan, lembaga survei akan kehilangan kredibilitas dan menjadi bagian dari jejaring kekuasaan yang tidak netral.
"Ketika tokoh survei masuk ke BUMN tanpa kapasitas yang jelas, maka arah kebijakan perusahaan bisa terdistorsi oleh kepentingan politik, bukan pada asas keekonomian atau kebutuhan energi nasional," tegas dia.
Lihat Juga :