Jaga Ekonomi RI Tumbuh di Sekitar 5%, Sri Mulyani Ungkap Kesiapan APBN 2025
Senin, 28 Juli 2025 - 20:21 WIB
“APBN terus dioptimalkan dalam mendorong dan mencapai pertumbuhan agar tetap bertahan di sekitar 5 persen melalui berbagai kebijakan dan bekerjasama dengan KSSK, terutama Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan juga dengan sektor swasta serta BUMN,” jelasnya.
Perbaikan kesejahteraan masyarakat juga tercermin dari sejumlah indikator sosial. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jumlah penduduk miskin per Maret 2025 turun sebesar 1,37 juta orang dibandingkan Maret 2024.
Selain itu tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan dari 4,82% pada Februari 2024 menjadi 4,76% pada Februari 2025, dengan tambahan lapangan kerja mencapai 3,59 juta orang dalam periode tersebut.
Dari sisi fiskal realisasi belanja negara mencapai Rp1.406 triliun atau 38,8% dari pagu APBN, sementara pendapatan negara telah mencapai 40% dari target. Keseimbangan primer tercatat surplus Rp52,8 triliun, dan defisit anggaran sebesar Rp204,2 triliun atau setara 0,84% dari PDB, masih dalam batas aman yang ditetapkan undang-undang.
Belanja pemerintah pusat mencapai Rp1.003,6 triliun, sedangkan transfer ke daerah mencapai Rp402,5 triliun. Sri Mulyani menekankan, bahwa realisasi belanja negara difokuskan pada agenda pembangunan nasional dan program strategis.
Perbaikan kesejahteraan masyarakat juga tercermin dari sejumlah indikator sosial. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jumlah penduduk miskin per Maret 2025 turun sebesar 1,37 juta orang dibandingkan Maret 2024.
Selain itu tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan dari 4,82% pada Februari 2024 menjadi 4,76% pada Februari 2025, dengan tambahan lapangan kerja mencapai 3,59 juta orang dalam periode tersebut.
Dari sisi fiskal realisasi belanja negara mencapai Rp1.406 triliun atau 38,8% dari pagu APBN, sementara pendapatan negara telah mencapai 40% dari target. Keseimbangan primer tercatat surplus Rp52,8 triliun, dan defisit anggaran sebesar Rp204,2 triliun atau setara 0,84% dari PDB, masih dalam batas aman yang ditetapkan undang-undang.
Belanja pemerintah pusat mencapai Rp1.003,6 triliun, sedangkan transfer ke daerah mencapai Rp402,5 triliun. Sri Mulyani menekankan, bahwa realisasi belanja negara difokuskan pada agenda pembangunan nasional dan program strategis.
Lihat Juga :