PSBB Bakal Tekan Industri, Menperin: Kesehatan Tak Bisa Ditawar!
Kamis, 10 September 2020 - 12:45 WIB
Penerapan kembali PSBB secara ketat di Ibu Kota diyakini akan berdampak pada sektor industri dan menufaktur se-Indonesia. Foto/Ilustrasi
JAKARTA - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menilai keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menarik rem darurat dengan menerapkan kembali pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Jakarta akan mempengaruhi sektor industri manufaktur. Pengaruhnya tidak saja terjadi di Jakarta, tapi juga seluruh industri manufaktur di Indonesia.
"Kita sudah mendengar beberapa berita bahwa DKI Jakarta menerapkan PSBB kembali dan ini sedikit banyak akan kembali mempengaruhi industri manufaktur yang ada di Indonesia," ujar Agus dalam paparannya secara virtual, di Jakarta, Kamis (10/9/2020).
(Baca Juga: Airlangga Sayangkan Penerapan PSBB DKI Jilid II yang Mendadak)
Agus khawatir kebijakan PSBB di Jakarta akan diikuti oleh beberapa daerah lainnya. Bila itu terjadi, dia memastikan sektor industri manufaktur di seluruh Indonesia semakin tertekan. Meski demikian, Menperin menegaskan bahwa kesehatan masyarakat jauh lebih penting dan itu juga menjadi fokus Pemerintah Pusat.
"Apalagi (kalau PSBB) nanti diikuti oleh provinsi lainnya di Indonesia, kami khawatir (industri) akan mendapat tekanan. Tapi perlu kami sampaikan bahwa bagi pemerintah, kesehatan masyarakat itu sesuatu yang tidak bisa ditawar," tegasnya.
Tak hanya itu, dia menilai PSBB di Jakarta pun akan mempengaruhi kinerja program substitusi impor Pemerintah Pusat. Padahal, sektor ini menjadi katalis pembangunan ekonomi nasional. Substitusi impor dapat mendorong penguatan devisa negara, penguatan struktur industri, meningkatkan produktivitas nasional, meningkatkan global value chain atau menghubungkan produsen Indonesia ke pasar internasional, bahkan dinilai mampu menyehatkan neraca perdagangan dalam negeri.
"Kalau PSBB diketatkan pasti mempengaruhi timeline dari program substitusi impor yang kami lakukan. Substitusi impor bukan gerakan anti impor, ini upaya kita memperkuat dan memperdalam struktur industri," kata Agus.
Dalam rapat koordinasi nasional Kadin Indonesia bidang perindustrian, perdagangan, dan hubungan internasional secara virtual, Agus memaparkan, sebelum Covid-19, rata-rata utilisasi atau pemanfaatan produk impor nasional mencapai 75%.
(Lihat Juga Infografis PSBB Jakarta)
Kemudian pada April-Mei yang ditandai dengan pemberlakukan PSBB di hampir seluruh daerah di Indonesia, maka persentase rata-rata utilisasi impor hanya 30-35%. Sementara per hari ini naik ke level 53-54%. Pemerintah akan berupaya mendorong utilisasi nasional ke angka 60% pada akhir 2020 dan pada 2021 diupayakan berada di posisi 75%, kemudian pada 2022 bisa mencapai 85%.
"Tentu pada 2020 akan banyak kaitannya apabila diterapkan PSBB ketat, bukan hanya Jakarta, tapi juga daerah-daerah dan provinsi besar," ujar Agus.
"Kita sudah mendengar beberapa berita bahwa DKI Jakarta menerapkan PSBB kembali dan ini sedikit banyak akan kembali mempengaruhi industri manufaktur yang ada di Indonesia," ujar Agus dalam paparannya secara virtual, di Jakarta, Kamis (10/9/2020).
(Baca Juga: Airlangga Sayangkan Penerapan PSBB DKI Jilid II yang Mendadak)
Agus khawatir kebijakan PSBB di Jakarta akan diikuti oleh beberapa daerah lainnya. Bila itu terjadi, dia memastikan sektor industri manufaktur di seluruh Indonesia semakin tertekan. Meski demikian, Menperin menegaskan bahwa kesehatan masyarakat jauh lebih penting dan itu juga menjadi fokus Pemerintah Pusat.
"Apalagi (kalau PSBB) nanti diikuti oleh provinsi lainnya di Indonesia, kami khawatir (industri) akan mendapat tekanan. Tapi perlu kami sampaikan bahwa bagi pemerintah, kesehatan masyarakat itu sesuatu yang tidak bisa ditawar," tegasnya.
Tak hanya itu, dia menilai PSBB di Jakarta pun akan mempengaruhi kinerja program substitusi impor Pemerintah Pusat. Padahal, sektor ini menjadi katalis pembangunan ekonomi nasional. Substitusi impor dapat mendorong penguatan devisa negara, penguatan struktur industri, meningkatkan produktivitas nasional, meningkatkan global value chain atau menghubungkan produsen Indonesia ke pasar internasional, bahkan dinilai mampu menyehatkan neraca perdagangan dalam negeri.
"Kalau PSBB diketatkan pasti mempengaruhi timeline dari program substitusi impor yang kami lakukan. Substitusi impor bukan gerakan anti impor, ini upaya kita memperkuat dan memperdalam struktur industri," kata Agus.
Dalam rapat koordinasi nasional Kadin Indonesia bidang perindustrian, perdagangan, dan hubungan internasional secara virtual, Agus memaparkan, sebelum Covid-19, rata-rata utilisasi atau pemanfaatan produk impor nasional mencapai 75%.
(Lihat Juga Infografis PSBB Jakarta)
Kemudian pada April-Mei yang ditandai dengan pemberlakukan PSBB di hampir seluruh daerah di Indonesia, maka persentase rata-rata utilisasi impor hanya 30-35%. Sementara per hari ini naik ke level 53-54%. Pemerintah akan berupaya mendorong utilisasi nasional ke angka 60% pada akhir 2020 dan pada 2021 diupayakan berada di posisi 75%, kemudian pada 2022 bisa mencapai 85%.
"Tentu pada 2020 akan banyak kaitannya apabila diterapkan PSBB ketat, bukan hanya Jakarta, tapi juga daerah-daerah dan provinsi besar," ujar Agus.
(fai)
tulis komentar anda