Pakar Sebut Logistik Indonesia Butuh Sistem Regulasi Jelas dan Terintegrasi
Minggu, 03 Agustus 2025 - 20:40 WIB
Pakar menilai persoalan terbesar logistik di Tanah Air adalah tidak adanya sistem terintegrasi dan satu payung regulasi yang mengatur baik dari sisi pelayanan, tarif, hingga standardisasi kualitas. Foto/Dok
JAKARTA - Di tengah pertumbuhan pesat perdagangan dan e-commerce, industri logistik Indonesia justru masih terjebak dalam persaingan harga yang tidak sehat, kurangnya koordinasi, dan minimnya regulasi yang jelas. Hal ini diungkapkan oleh Pengamat Bisnis dan Praktisi Logistik, Muhamad Pahlevi yang menilai bahwa kondisi ini sudah berlangsung lama dan membutuhkan reformasi menyeluruh.
Menurutnya persoalan terbesar logistik di Tanah Air adalah tidak adanya sistem terintegrasi dan satu payung regulasi yang mengatur baik dari sisi pelayanan, tarif, hingga standardisasi kualitas. “Saat ini semua pemain bergerak sendiri-sendiri. Akibatnya terjadi repotition, perang harga, bahkan ada yang rela menurunkan margin hingga tersisa Rp150 ribu saja, yang pada akhirnya habis juga tergerus biaya operasional,” ujar Pahlevi.
Ia menjelaskan, bahwa dunia logistik memiliki dua kategori besar: kurir (seperti JNE, Pos Indonesia, SAP) dan layanan door-to-door untuk pengiriman antar gudang atau proyek. Namun keduanya kini terjebak konflik harga, baik di level hub maupun antar penyedia jasa.
“Kalau tidak ada regulasi, yang murah pasti menang. Kualitas jadi nomor sekian, yang penting barang sampai,” tegasnya.
Menurutnya persoalan terbesar logistik di Tanah Air adalah tidak adanya sistem terintegrasi dan satu payung regulasi yang mengatur baik dari sisi pelayanan, tarif, hingga standardisasi kualitas. “Saat ini semua pemain bergerak sendiri-sendiri. Akibatnya terjadi repotition, perang harga, bahkan ada yang rela menurunkan margin hingga tersisa Rp150 ribu saja, yang pada akhirnya habis juga tergerus biaya operasional,” ujar Pahlevi.
Ia menjelaskan, bahwa dunia logistik memiliki dua kategori besar: kurir (seperti JNE, Pos Indonesia, SAP) dan layanan door-to-door untuk pengiriman antar gudang atau proyek. Namun keduanya kini terjebak konflik harga, baik di level hub maupun antar penyedia jasa.
“Kalau tidak ada regulasi, yang murah pasti menang. Kualitas jadi nomor sekian, yang penting barang sampai,” tegasnya.
Lihat Juga :