Pemerintah Tarik Utang Baru Rp781,86 Triliun di 2026, Mayoritas dari Penerbitan SBN
Selasa, 19 Agustus 2025 - 08:34 WIB
Presiden Prabowo Subianto merencanakan penarikan utang baru senilai Rp781,86 triliun pada 2026, buat apa saja?. Foto/Dok
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto merencanakan penarikan utang baru senilai Rp781,86 triliun untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Data ini tercantum dalam Buku II Nota Keuangan beserta Rancangan APBN ( RAPBN ) Tahun Anggaran 2026.
Menurut dokumen tersebut, pembiayaan utang akan dipenuhi melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dan penarikan pinjaman. "Dalam RAPBN tahun anggaran 2026, pembiayaan utang direncanakan sebesar Rp781,868 triliun yang akan dipenuhi melalui penerbitan SBN dan penarikan pinjaman," tulis dokumen tersebut, dikutip Selasa (19/8/2025).
Dari total pembiayaan utang, mayoritas akan berasal dari SBN. Pembiayaan utang yang bersumber dari SBN (neto) direncanakan sebesar Rp749,19 triliun, meningkat jika dibandingkan dengan outlook APBN 2025. Baca Juga: Rincian 8 Agenda Prioritas RAPBN 2026, Lengkap dengan Alokasi Anggarannya
"Sementara itu, pinjaman Pemerintah terdiri dari Pinjaman Dalam Negeri dan Pinjaman Luar Negeri. Instrumen pinjaman akan lebih banyak dimanfaatkan untuk mendorong kegiatan/proyek prioritas Pemerintah," ujar dokumen itu.
Menurut dokumen tersebut, pembiayaan utang akan dipenuhi melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dan penarikan pinjaman. "Dalam RAPBN tahun anggaran 2026, pembiayaan utang direncanakan sebesar Rp781,868 triliun yang akan dipenuhi melalui penerbitan SBN dan penarikan pinjaman," tulis dokumen tersebut, dikutip Selasa (19/8/2025).
Dari total pembiayaan utang, mayoritas akan berasal dari SBN. Pembiayaan utang yang bersumber dari SBN (neto) direncanakan sebesar Rp749,19 triliun, meningkat jika dibandingkan dengan outlook APBN 2025. Baca Juga: Rincian 8 Agenda Prioritas RAPBN 2026, Lengkap dengan Alokasi Anggarannya
"Sementara itu, pinjaman Pemerintah terdiri dari Pinjaman Dalam Negeri dan Pinjaman Luar Negeri. Instrumen pinjaman akan lebih banyak dimanfaatkan untuk mendorong kegiatan/proyek prioritas Pemerintah," ujar dokumen itu.
Lihat Juga :