Belanja Pemerintah Pusat 2026 Tembus Rp3.136,5 Triliun, Menkeu Ungkap Buat Apa Saja
Jum'at, 22 Agustus 2025 - 08:30 WIB
Sementara itu, belanja prioritas K/L dialokasikan Rp934,1 triliun, di antaranya untuk bantuan sosial reguler seperti PKH, PBI JKN, dan kartu sembako senilai Rp118,9 triliun.Anggaran itu juga mencakup multi years contract (MYC), availability payment (AP) dalam skema KPBU, belanja non-rupiah murni, program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta prioritas pada 98 K/L.
Baca Juga: Pemerintah Tarik Utang Baru Rp781,86 Triliun di 2026, Mayoritas dari Penerbitan SBN
Sementara itu, pagu anggaran non-K/L ditetapkan sebesar Rp1.638,2 triliun, yang mencakup belanja mandatory seperti pembayaran pensiun, bunga utang, penanggulangan bencana, subsidi, dan kompensasi energi, serta pos prioritas lain termasuk diskresi Presiden.
“Itu total belanja non-KL selain diskresi Presiden juga untuk subsidi itu ditaruhnya di non-KL, kompensasi terutama untuk energi dan juga untuk belanja-belanja mandatory seperti pembayaran pensiun, pembayaran bunga utang dan penanggulangan perjanaan mencapai Rp1.638 triliun,” jelas Sri Mulyani.
Baca Juga: Pemerintah Tarik Utang Baru Rp781,86 Triliun di 2026, Mayoritas dari Penerbitan SBN
Sementara itu, pagu anggaran non-K/L ditetapkan sebesar Rp1.638,2 triliun, yang mencakup belanja mandatory seperti pembayaran pensiun, bunga utang, penanggulangan bencana, subsidi, dan kompensasi energi, serta pos prioritas lain termasuk diskresi Presiden.
“Itu total belanja non-KL selain diskresi Presiden juga untuk subsidi itu ditaruhnya di non-KL, kompensasi terutama untuk energi dan juga untuk belanja-belanja mandatory seperti pembayaran pensiun, pembayaran bunga utang dan penanggulangan perjanaan mencapai Rp1.638 triliun,” jelas Sri Mulyani.
(akr)
Lihat Juga :