Asumsi Makro RAPBN 2026 Disepakati, Ini Arah Ekonomi Prabowo Tahun Depan
Sabtu, 23 Agustus 2025 - 07:25 WIB
Menkeu juga menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga komunikasi yang erat dengan DPR, baik di Komisi XI maupun Banggar, agar proses pembahasan RAPBN 2026 dapat berjalan lancar hingga disahkan menjadi undang-undang.
Asumsi dasar makro ekonomi yang disepakati meliputi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen (year-on-year), inflasi 2,5 persen, nilai tukar rupiah Rp16.500 per dolar AS, imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun 6,9 persen, harga minyak mentah (ICP) USD70 per barel, lifting minyak 610 ribu barel per hari (bph), dan lifting gas bumi 984 ribu barel setara minyak per hari (bsmph).
Baca Juga: Pertumbuhan Kredit Melambat, Tanda Perekonomian Belum Pulih?
Selain asumsi makro, RAPBN 2026 juga memuat target pembangunan yang lebih inklusif. Pemerintah menargetkan tingkat pengangguran terbuka berada pada kisaran 4,44–4,96 persen dan tingkat kemiskinan turun ke 6,5–7,5 persen.
Rasio gini ditetapkan di kisaran 0,377–0,380 sebagai upaya menekan ketimpangan, sedangkan tingkat kemiskinan ekstrem ditargetkan mendekati nol, yakni 0–0,05 persen. "Ini menunjukkan arah kebijakan fiskal yang semakin berorientasi pada pemerataan," ujar Sri Mulyani.
Asumsi dasar makro ekonomi yang disepakati meliputi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen (year-on-year), inflasi 2,5 persen, nilai tukar rupiah Rp16.500 per dolar AS, imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun 6,9 persen, harga minyak mentah (ICP) USD70 per barel, lifting minyak 610 ribu barel per hari (bph), dan lifting gas bumi 984 ribu barel setara minyak per hari (bsmph).
Baca Juga: Pertumbuhan Kredit Melambat, Tanda Perekonomian Belum Pulih?
Selain asumsi makro, RAPBN 2026 juga memuat target pembangunan yang lebih inklusif. Pemerintah menargetkan tingkat pengangguran terbuka berada pada kisaran 4,44–4,96 persen dan tingkat kemiskinan turun ke 6,5–7,5 persen.
Rasio gini ditetapkan di kisaran 0,377–0,380 sebagai upaya menekan ketimpangan, sedangkan tingkat kemiskinan ekstrem ditargetkan mendekati nol, yakni 0–0,05 persen. "Ini menunjukkan arah kebijakan fiskal yang semakin berorientasi pada pemerataan," ujar Sri Mulyani.
Lihat Juga :