Ekonom Ingatkan Bahaya Wacana Pengambilalihan Paksa Saham BCA
Minggu, 24 Agustus 2025 - 20:44 WIB
Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa munculnya ide semacam ini, terutama bila bersumber dari partai politik atau parlemen, adalah alarm bahaya bagi iklim investasi dan stabilitas pasar. "Pasar bisa melihat ada bandit-bandit dalam negara yang ingin memberangus pelaku ekonomi. Ini sinyal yang sangat buruk," ujarnya.
Baca Juga: Cikal Bakal Bisnis Keluarga Djarum, Berawal dari Kakek Buyut Jualan Minyak Kacang Tanah
Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Chief Executive Officer (CEO) Danantara, Rosan Perkasa Roeslani membantah tegas isu tersebut. Ia menegaskan, tidak ada rencana pemerintah maupun Danantara untuk mengakuisisi saham mayoritas BCA. "Enggak ada," kata Rosan usai rapat tertutup dengan Komisi XI DPR RI pada 19 Agustus 2025.
Didik mengapresiasi klarifikasi tersebut dan menilai ketegasan pemerintah menjadi sinyal penting untuk meredam spekulasi yang merugikan pasar. Ia menegaskan, stabilitas ekonomi yang terjaga merupakan hasil kerja keras bersama dan tidak boleh diganggu oleh narasi atau kepentingan jangka pendek yang berisiko tinggi. "Negara harus menjaga pasar tetap sehat dan mendorong dunia usaha yang kuat, bukan justru ikut merusaknya dengan intervensi yang tidak perlu," ujarnya.
Baca Juga: Cikal Bakal Bisnis Keluarga Djarum, Berawal dari Kakek Buyut Jualan Minyak Kacang Tanah
Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Chief Executive Officer (CEO) Danantara, Rosan Perkasa Roeslani membantah tegas isu tersebut. Ia menegaskan, tidak ada rencana pemerintah maupun Danantara untuk mengakuisisi saham mayoritas BCA. "Enggak ada," kata Rosan usai rapat tertutup dengan Komisi XI DPR RI pada 19 Agustus 2025.
Didik mengapresiasi klarifikasi tersebut dan menilai ketegasan pemerintah menjadi sinyal penting untuk meredam spekulasi yang merugikan pasar. Ia menegaskan, stabilitas ekonomi yang terjaga merupakan hasil kerja keras bersama dan tidak boleh diganggu oleh narasi atau kepentingan jangka pendek yang berisiko tinggi. "Negara harus menjaga pasar tetap sehat dan mendorong dunia usaha yang kuat, bukan justru ikut merusaknya dengan intervensi yang tidak perlu," ujarnya.
(nng)
Lihat Juga :