Kepastian Status Lahan Kunci Sukses PT Agrinas Kelola 1,5 Juta Hektar Sawit
Jum'at, 26 September 2025 - 10:26 WIB
Kepastian status lahan adalah kunci agar BUMN pengelola seperti PT Agrinas tidak terjebak dalam persoalan hukum dan sosial yang berlarut-larut. Data penyerahan Satgas PKH ke PT Agrinas seluas 1,5 juta hektar tentu memerlukan pencermatan dalam tata kelolanya. Karena status lahannya adalah kawasan hutan yang merupakan hasil sitaan dari Satgas PKH dan pengambilalihan kembali. Dilihat dari kondisi kebun sawitnya yang banyak mendasarkan pada izin lokasi, status lahannya mempunyai berbagai kriteria.
"Ada yang diambil dari lahan yang sudah dilekati hak atas tanah, ada yang masih izin lokasi dan sudah ada pelepasan kawasan hutan, ada yang belum dapat pelepasan kawasan hutan, ada yang sudah di HGU subjek hukum lain, sudah ada SHM subjek hukum lain, ada yang didalam perizinan kehutanan dan kriteria lainnya," jelasnya.
Sadino menjelaskan bahwa penggunaan izin lokasi (ILOK) atau Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) tidak dapat dijadikan dasar klaim kepemilikan lahan. "Izin lokasi hanyalah izin awal untuk mencari dan memperoleh tanah. Sifatnya terbatas waktu, dua tahun dan bisa diperpanjang satu tahun. Itu belum definitif, berbeda dengan HGU. Jadi, kalau dasar klaim Satgas PKH hanya izin lokasi, tentu sulit dipertanggungjawabkan secara hukum," katanya.
Baca Juga: Perusakan Kebun Sawit Dinilai Ancam Stabilitas Ekonomi Nasional
Sadino mencontohkan banyak kasus izin lokasi di Papua, Riau, Sumatera Selatan, hingga Kalimantan yang kadaluwarsa dan otomatis gugur, sementara lahan kembali berstatus tanah negara bebas. Sehingga, jika hanya mendasarkan pada izin lokasi, maka hasil kerja Satgas berpotensi tanpa kepastian hukum karena adanya tumpang tindih perizinan. Kondisi ini berdampak pada ketidakjelasan iklim investasi, baik bagi pelaku usaha yang sudah beroperasi maupun bagi PT Agrinas yang mendapat mandat pengelolaan.
Menurut Sadino, bila PT Agrinas langsung mengelola lahan yang masih berstatus kawasan hutan tanpa izin, hal itu berpotensi melanggar sejumlah aturan, mulai dari UU Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999, UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, hingga UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang juga UU Penataan Ruang.
"Misalnya, dalam UU Nomor 18 Tahun 2013 Pasal 17 ayat (2), jelas disebutkan larangan membawa alat berat untuk kegiatan perkebunan, melakukan usaha perkebunan, hingga memperdagangkan hasil kebun yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin menteri," tegasnya.
"Ada yang diambil dari lahan yang sudah dilekati hak atas tanah, ada yang masih izin lokasi dan sudah ada pelepasan kawasan hutan, ada yang belum dapat pelepasan kawasan hutan, ada yang sudah di HGU subjek hukum lain, sudah ada SHM subjek hukum lain, ada yang didalam perizinan kehutanan dan kriteria lainnya," jelasnya.
Sadino menjelaskan bahwa penggunaan izin lokasi (ILOK) atau Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) tidak dapat dijadikan dasar klaim kepemilikan lahan. "Izin lokasi hanyalah izin awal untuk mencari dan memperoleh tanah. Sifatnya terbatas waktu, dua tahun dan bisa diperpanjang satu tahun. Itu belum definitif, berbeda dengan HGU. Jadi, kalau dasar klaim Satgas PKH hanya izin lokasi, tentu sulit dipertanggungjawabkan secara hukum," katanya.
Baca Juga: Perusakan Kebun Sawit Dinilai Ancam Stabilitas Ekonomi Nasional
Sadino mencontohkan banyak kasus izin lokasi di Papua, Riau, Sumatera Selatan, hingga Kalimantan yang kadaluwarsa dan otomatis gugur, sementara lahan kembali berstatus tanah negara bebas. Sehingga, jika hanya mendasarkan pada izin lokasi, maka hasil kerja Satgas berpotensi tanpa kepastian hukum karena adanya tumpang tindih perizinan. Kondisi ini berdampak pada ketidakjelasan iklim investasi, baik bagi pelaku usaha yang sudah beroperasi maupun bagi PT Agrinas yang mendapat mandat pengelolaan.
Menurut Sadino, bila PT Agrinas langsung mengelola lahan yang masih berstatus kawasan hutan tanpa izin, hal itu berpotensi melanggar sejumlah aturan, mulai dari UU Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999, UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, hingga UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang juga UU Penataan Ruang.
"Misalnya, dalam UU Nomor 18 Tahun 2013 Pasal 17 ayat (2), jelas disebutkan larangan membawa alat berat untuk kegiatan perkebunan, melakukan usaha perkebunan, hingga memperdagangkan hasil kebun yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin menteri," tegasnya.
Lihat Juga :