45.000 Sumur Minyak Rakyat Bakal Dilegalkan, Tersebar di Enam Provinsi

Kementerian ESDM bersama pemerintah daerah telah menginventarisasi sekitar 45.000 sumur minyak rakyat di enam provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Nantinya, sumur-sumur tersebut akan dikelola oleh koperasi, UMKM, atau BUMD yang direkomendasikan langsung oleh kepala daerah masing-masing.

Bahlil menegaskan, pelibatan masyarakat lokal menjadi syarat mutlak dalam skema kerja sama ini. Pemerintah pusat tidak akan menunjuk pihak dari luar daerah untuk mengelola sumur rakyat, agar keuntungan ekonomi benar-benar dirasakan masyarakat di sekitar lokasi produksi.

"UMKM-nya, koperasinya, dan BUMD-nya harus dari daerah setempat. Tidak boleh UMKM Jakarta, tidak boleh koperasi Jakarta. Kita ingin masyarakat daerah menjadi tuan di negerinya sendiri," tegas Bahlil.

Selain memberi kepastian hukum, kebijakan ini juga menekankan pentingnya aspek keselamatan kerja, perlindungan lingkungan, serta penciptaan lapangan kerja baru di daerah. Pemerintah berharap legalisasi ini dapat mendorong perputaran ekonomi lokal sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat.

Baca Juga: Disebut Bahlil Salah Baca Data Harga Asli LPG 3 Kg, Begini Respons Purbaya