Whoosh Bakal Diselamatkan APBN, Bos Danantara Ungkap Skemanya

Kamis, 06 November 2025 - 09:00 WIB
Rosan menegaskan, sebagai moda transportasi massal strategis, keberadaan Whoosh merupakan tanggung jawab negara. Karena itu, negara wajib hadir dalam menjamin keberlanjutan layanan, terutama di aspek prasarana publik.

“Pemerintah pasti hadir. Undang-undang juga mengatur bahwa prasarana transportasi massal merupakan tanggung jawab pemerintah. Sedangkan operasionalnya bisa dijalankan oleh BUMN atau badan usaha lainnya,” katanya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan siap menanggung penyelesaian seluruh persoalan proyek kereta cepat Jakarta–Bandung. Ia menegaskan pemerintah akan memastikan kelangsungan proyek tanpa menimbulkan keresahan di masyarakat.

“Tidak usah khawatir soal Whoosh. Saya sudah pelajari masalahnya, dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Pemerintah akan bertanggung jawab sepenuhnya,” ujar Prabowo.

Prabowo menyebut, proyek Whoosh harus dilihat dari perspektif pelayanan publik, bukan semata-mata perhitungan untung rugi. Menurutnya, di banyak negara, transportasi umum memang disubsidi negara karena menyangkut kepentingan rakyat.

“Di seluruh dunia, transportasi publik itu mendapat subsidi melalui PSO. Seperti yang disampaikan Menteri Perhubungan, semua kereta api kita disubsidi 60% oleh pemerintah, dan rakyat hanya membayar sekitar 20%. Inilah bentuk nyata kehadiran negara,” tutur Prabowo.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!