Mengukur Dampak Besar Pembatasan Kendaraan Logistik Saat Nataru

BHS yang juga Ketua Dewan Pembina Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat menjelaskan, sektor pertama yang terdampak adalah industri. Sektor ini beroperasi secara berkelanjutan dan tidak bisa berhenti hanya karena pembatasan lalu lintas. Padahal pemerintah mendorong produksi nasional terus berjalan lantaran Presiden Prabowo menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8%.

Selain itu sektor transportasi yang berkaitan dengan ekspor dan impor juga akan terkena dampak langsung. Jika distribusi logistik terhambat, maka akan muncul risiko demurrage atau denda keterlambatan kapal di pelabuhan. Kondisi ini dinilai dapat merusak reputasi logistik Indonesia di mata internasional.

“Dampak berikutnya adalah kenaikan biaya logistik. Ketika pengangkutan terhambat, harga barang akan naik,” tegasnya.

Alumni ITS Surabaya ini juga mengingatkan bahwa penghentian sementara logistik justru akan menimbulkan masalah baru. Saat pembatasan dicabut, akan terjadi penumpukan barang karena kapasitas infrastruktur tidak mampu menampung lonjakan distribusi secara bersamaan. Tak pelak, terjadi kekurangan armada transportasi yang mendorong biaya angkut menjadi kian mahal.

“Inilah yang akhirnya dirasakan masyarakat, baik di dalam negeri maupun internasional, bahwa logistik Indonesia mahal karena salah kebijakan,” jelasnya.

BHS berpandangan pemerintah, khususnya Kementerian Perhubungan dan Kepolisian, harus lebih peka dalam melakukan pengaturan. Menurutnya, kemacetan parah hanya terjadi di Jawa, sementara di luar Jawa relatif lancar.