Mengulik Ujian Berat Industri Kendaraan Listrik di Awal Tahun 2026
Rabu, 14 Januari 2026 - 22:21 WIB
Kholid menambahkan, melemahnya minat masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik dapat berdampak langsung pada meningkatnya beban subsidi bahan bakar minyak (BBM). Kondisi itu dinilai semakin berisiko mengingat sistem penyaluran subsidi BBM di Indonesia masih bersifat terbuka.
“Ada atau tidaknya EV, subsidi BBM kita memang belum tepat sasaran. Sistem terbuka pada penyalutan BBM sangat rawan moral hazard dan penyimpangan,” kata Kholid.
Kholid melanjutkan, penghentian insentif tidak hanya memicu kenaikan harga kendaraan listrik di pasar, tetapi juga berpotensi menurunkan minat konsumen yang sejak awal sangat sensitif terhadap harga. Selama ini, insentif fiskal berperan sebagai pemanis yang mendorong konsumen beralih dari kendaraan berbahan bakar fosil ke EV.
“PPN itu salah satu demand booster penjualan. Insentif menjadi pemanis agar konsumen mau pindah dari ICE ke EV. Tanpa itu, kenaikan harga per unit bisa mencapai sekitar 15%,” tuturnya.
Baca Juga: Awas! Pencabutan Insentif Mobil Listrik Bisa Patahkan Kepercayaan Pasar
“Ada atau tidaknya EV, subsidi BBM kita memang belum tepat sasaran. Sistem terbuka pada penyalutan BBM sangat rawan moral hazard dan penyimpangan,” kata Kholid.
Kholid melanjutkan, penghentian insentif tidak hanya memicu kenaikan harga kendaraan listrik di pasar, tetapi juga berpotensi menurunkan minat konsumen yang sejak awal sangat sensitif terhadap harga. Selama ini, insentif fiskal berperan sebagai pemanis yang mendorong konsumen beralih dari kendaraan berbahan bakar fosil ke EV.
“PPN itu salah satu demand booster penjualan. Insentif menjadi pemanis agar konsumen mau pindah dari ICE ke EV. Tanpa itu, kenaikan harga per unit bisa mencapai sekitar 15%,” tuturnya.
Baca Juga: Awas! Pencabutan Insentif Mobil Listrik Bisa Patahkan Kepercayaan Pasar
Lihat Juga :